TOKYO (aksi.id) - Pembangunan Pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat paket 1 tahap 1 mulai di lelang pada 31 Oktober kemarin. 

Demikian disampaikan Direktur Kepelabuhanan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Chandra Irawan dalam Working Group Meeting on Port and Maritime Affairs pada pertemuan The 8th Vice-Ministerial Meeting in the Transport Sector between Indonesia and Japan, Rabu kemarin (1/11/2017) di Tokyo Jepang.

Indonesia dan Jepang lakukan pembahasan perkembangan pembangunan Pelabuhan Patimban di pertemuan The 8th Vice-Ministerial Meeting in the Transport Sector between Indonesia and Japan kemarin (1/11/2017) di Tokyo Jepang.

"Proses pelelangan untuk Paket 1 pada Tahap 1-1 meliputi pembangunan car terminal dan container terminal. Sedangkan untuk Paket 2 dan Paket 3 tahap 1-1 diharapkan dapat diproses dalam waktu 1-2 minggu ke depan," ujar Chandra.

Pada kesempatan itu, Chandra juga menyampaikan bahwa pada (30/10/2017) lalu, Indonesia telah mengesahkan dokumen teknis Detail Engineering Design (DED) dan proses administrasi terkait untuk Proyek Patimban Tahap 1-1.

Terkait dengan pembebasan lahan untuk Pelabuhan Patimban, Chandra mengemukakan direncanakan pada bulan Desember 2017 - Februari 2018 dapat diselesaikan pembayaran ganti rugi. 

"Selanjutnya,    pada pertengahan bulan November 2017, diharapkan dapat ditandatangani Loan Agreement antara Indonesia dan Jepang setelah selesainya koordinasi internal dengan Kementerian Keuangan yang memproses Loan Agreement, Kementerian Luar Negeri yang memproses Exchange of Note dan Bappenas yang memproses perencanaan kerjasama luar negerinya, serta Kementerian PUPR yang menjadi Implementing Agency untuk pembangunan jalan akses ke pelabuhan Patimban," imbuh Chandra.

Chandra menyampaikan juga terkait dengan penyediaan listrik dan air di pelabuhan, Perusahan Listrik Negara (PLN) dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Subang siap mendukung dalam proyek Pelabuhan Patimban.

"Dukungan PLN ini nantinya akan dituangkan dalam perjanjian kerjasama antara Kementerian Perhubungan dengan PLN yang kontennya direncanakan antara lain akan memberikan jaminan terhadap ketersediaan pasokan listrik pada waktu yang ditentukan pada saat pengoperasian masing-masing terminal dan kehandalannya. MOU dimaksud juga akan memberikan jaminan pengembalian investasi kepada PLN dalam rangka penyediaan listrik dalam kapasitas yang besar tersebut untuk proyek Pelabuhan Patimban," kata Chandra.

Sedangkan untuk persediaan air bersih, PDAM Subang menyanggupi  menyediakan air bersih dengan kapasitas sebesar 43 liter/detik.

Dalam hal dukungan administrasi, Kementerian Perhubungan melalui Ditjen Perhubungan Laut sedang memproses perubahan status dan hirarki organisasi untuk Terminal Baru Patimban yang saat ini berada di bawah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kelas III Pelabuhan Pamanukan.

"Pelabuhan Pamanukan menjadi naik kelas, mengingat besarnya tanggung jawab tugas dan fungsi yang akan dilaksanakan oleh UPT dimaksud. Hal ini sedang dibahas secara terpisah dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) selaku instansi yang berwenang untuk masalah organisasi dan tata laksana pada seluruh Kementerian/Lembaga/Instansi di Indonesia. (aliy)