press enter to search

Senin, 16/07/2018 15:32 WIB

KPK Tolak Permintaan Pemerintah Tunda Kasus Hukum Calon Kepala Daerah

Redaksi | Rabu, 14/03/2018 08:08 WIB
KPK Tolak Permintaan Pemerintah Tunda Kasus Hukum Calon Kepala Daerah Ilustrasi: Mempertimbangkan rekam jejak calob sebelum memutuskan dalam Pemilu dan Pilkada | Salni Setiadi /Beritagar.id

JAKARTA (aksi.id) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan gelagat tak akan memenuhi permintaan pemerintah untuk menunda proses hukum yang menjerat calon kepala daerah.

Langkah KPK itu dianggap penting untuk mewujudkan pilkada yang menghasilkan pemimpin berintegritas.

Menurut pengamat pemilu, Ferry Kurnia Rizkiyanzah, pemilih berhak mengetahui profil calon kepala daerah secara utuh, termasuk persoalan hukum yang berpotensi menjeratnya.

Ferry menuturkan, transparansi sosok calon kepala daerah penting untuk mencegah fenomena `membeli kucing dalam karung`. Ia khawatir, banyak pemilih akan tertipu jika calon kepala daerah yang dicoblosnya menang, tapi dipenjara tak lama setelahnya.

"Untuk menghasilkan kompetisi yang sehat dan pemimpin yang berintegritas, semua pemilih harus diinformasikan secara terang-benderang, bagaimana kapasitas dan integritas sang calon kepala daerah," kata Ferry, Selasa (13/03).

Senin lalu, Menko Polhukam Wiranto meminta KPK menghentikan sementara pemeriksaan calon kepala daerah sebagai saksi maupun tersangka dalam tahap penyelidikan, bahkan penyidikan.

Menurut Wiranto, proses hukum itu bakal berdampak negatif pada proses pilkada.

Saut SitumorangHak atas foto DETIKCOM
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menyebut permintaan pemerintah soal penundaan kasus hukum calon kepala daerah tidak elegan.

Namun Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menyebut pemerintah sepatutnya membuat solusi lain terhadap aturan yang tak memungkinkan pembatalan penetapan calon kepala daerah, termasuk yang diduga korupsi atau menerima suap.

"Lebih elegan kalau pemerintah membuat perppu pergantian calon terdaftar yang tersangkut pidana, daripada malah menghentikan proses hukum yang berdasarkan alat bukti cukup," kata Saut kepada BBC Indonesia, Selasa (13/03).

Berdasarkan Undang-Undang Pilkada dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, calon yang terdaftar dalam pilkada tidak bisa mengundurkan diri, kecuali meninggal dunia.

Ketentuan itu pun berlaku bagi para peserta pilkada yang berstatus tersangka.

Saut menyatakan, dalam waktu dekat KPK akan mengumumkan para peserta yang telah dijadikan tersangka. Ia berkata, hanya kelengkapan alat bukti yang dapat menunda penetapan tersangka itu.

"Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur kami," kata Saut.

Lebih dari itu, Saut menyebut mengabulkan permintaan pemerintah soal penundaan kasus hukum itu hanya akan memperburuk citra Indonesia.

"Itu tidak baik untuk angka indeks persepsi korupsi Indonesia yang masih jalan di tempat," tuturnya.

Imas AryumningsihHak atas foto TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN
Februari lalu, KPK menetapkan Bupati Subang, Imas Aryumningsih, sebagai tersangka kasus korupsi suap terkait perizinan di lingkungan Pemkab Subang. Pada pilkada 2018, Imas maju sebagai petahana.

Dalam laporan Transparansi Internasional, pada 2017 Indonesia berada di peringkat ke-96 dalam daftar indeks korupsi berisi 180 negara.

Posisi Indonesia itu tidak lebih baik dari Timor Leste (peringkat 91), apalagi Singapura (6), Brunei Darussalam (32), dan Malaysia (62).

Pengamat hukum tata negara, Refly Harun, menyebut keputusan kelanjutan atau penundaan kasus hukum calon kepala daerah sepenuhnya di tangan KPK.

Refly berkata, kepemimpinan Presiden Joko Widodo dapat dipersoalkan jika pemerintah mengintervensi proses hukum tersebut.

"Kalau pemerintah mencapuri secara langsung, itu intervensi dan subject to impeachment karena berlaku prinsip independensi penegakan hukum," ujarnya.

Marianus SaeHak atas foto KOMPASCOM
Calon Gubernur NTT, Marianus Sae, diduga KPK menggunakan uang suap untuk membiayai pencalonannya. Dalam peraturan KPU, peserta pilkada dilarang menggunakan uang hasil tindak pidana.

Sejauh ini, KPK telah menangkap dua calon bupati dan dua calon gubernur yang akan bertarung pada pilkada 2018.

Mereka adalah Bupati Subang, Imas Aryumningsih; Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko; Bupati Ngada, Marianus Sae; dan Bupati Lampung Tengah, Mustafa.

Pada dua pilkada serentak sebelumnya, delapan calon kepala daerah berstatus tersangka memenangkan pemilihan dan dilantik meski akhirnya dinonaktifkan.

(dien/sumber: BBC Indonesia).

Keyword KPK