JAKARTA (aksi.id) – Kementerian Perhubungan menyatakan 742 rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah ditindaklanjuti. Hal itu disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam Rapat Kerja Komisi V DPR di Jakarta, Selasa (13/3/2018).

 “Progres Tindak Lanjut LHP BPK RI sebanyak 803 rekomendasi dengan nilai Rp1,9 triliun atau sebesar USD 3,52 juta. Dari jumlah itu, telah dilakukan tindak lanjut sebanyak 742 dan yang telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK sebanyak 658 dengan nilai Rp1,77 triliun," jelas Menhub.

Menhub menyampaikan bahwa rekomendasi yang telah ditindaklanjuti tetapi belum sesuai dengan rekomendasi BPK sebanyak 127 dengan nilai Rp107,66 miliar. 16 rekomendasi senilai Rp19,26 miliar. Dua rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah  senilai Rp9,72 miliar.

Usai membahas terkait hasil tindak lanjut BPK, Komisi V DPR juga membahas  Penyampaian Hasil Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI pada Masa Periode I sampai dengan Masa Periode III Tahun Sidang 2017-2018.

Menhub menambahkan bahwa pihaknya akan mengunjungi dan mencarikan solusi bagi proyek infrastruktur yang mangkrak, merujuk pada catatan Komisi V DPR RI agar Kemenhub lebih memerhatikan saran dan masukan dalam melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana transportasi seperti bandara, terminal, kereta api, dan pelabuhan di berbagai daerah.

“Untuk infrastruktur yang mangkrak, saya akan mengunjunginya dan memberikan solusi agar cepat selesai. Minggu depan saya akan ke Nusa Tenggara Timur. Sementara untuk proyek-proyek baru, tidak ada yang mangkrak,” imbuh dia.

Turut hadir dalam RDP ini Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Sugihardjo, Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi, Dirjen Perhubungan Laut Agus H. Purnomo, Dirjen Perhubungan Udara Agus Santoso, Dirjen Perekeretaapian Zulfikri, Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Bambang Prihartono, Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Wahju Satrio Utomo.  (omy)