press enter to search

Selasa, 11/12/2018 19:10 WIB

Pemerintahan Jokowi Lakukan program Reformasi Agraria dan Perhutanan Sosial

Helmi | Rabu, 04/04/2018 06:04 WIB
Pemerintahan Jokowi Lakukan program Reformasi Agraria dan Perhutanan Sosial Presiden Jokowi kenakan sarung. Foto: antaranews.com

JAKARTA (Aksi.id) - Pemerintah RI telah menyiapkan salah satu program terobosannya dengan   melakukan redistribusi 21,7 hektare (ha)  lahan melalui program Reformasi Agraria dan Perhutanan Sosial sejak tahun lalu.

Kedua program yang digulirkan Presiden Jokowi ditindaklanjuti secara intensif dengan mengoordinasikan langkah-langkah bersama, terutama antara Kemenko Perekonomian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ketiga kementerian ini akan bekerja sama menjalankan program prioritas ini agar berjalan dengan baik. 

Presiden Jokowi mencanagkan mulai awal tahun 2017, pemerintah akan fokus pada pemerataanekonomi. Ia meminta jajaran kabinetnya untuk bekerja keras menurunkan angka kesenjangan. Salah satunya dengan kebijakan redistribusi aset dan legalisasi tanah yang perlu dilakukan lebih masif lagi.

Pemerintah siap melakukan redistribusi lahan seluas 21,7 juta hektare ke masyarakat. Presiden mengatakan program ini merupakan bagian dari reformasi agraria serta redistribusi aset yang akan dilakukan pemerintah.  “Reforma Agraria seluas kurang lebih 9 juta hektar dan Perhutanan Sosial seluas 12,7 hektar harus selesai dalam dua tahun,” kata Presiden Jokowi dalam siaran pers yang diterima aksi.id, Selasa (3/4/2018) malam.

Presiden Jokowi sudah menegaskan bahwa reforma agraria adalah penataan kepemilikan lahan dan akses masyarakat dalam pengelolaan lahan,  sehingga dapat menjadi kekuatan ekonomi produktif baru di tengah masyarakat.

“Program ini akan mendorong lahirnya ekonomi baru yang lebih berkeadilan, sekaligus dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial di tengah-tengah masyarakat,” tegasnya lagi.

Sebelumnya, Presiden Jokowi telah menetapkan reforma agraria sebagai bagian dari 

Rencana Kerja Pemerintah tahun 2017 dalam Perpres No 45/2016 pada 16 Mei 2016. Terdapat 5 (lima) Program Prioritas terkait Reforma Agraria, yaitu:

  1. Penguatan Kerangka Regulasi dan Penyelesaian Konflik Agraria 
  2. Penataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah Obyek Reforma Agraria 
  3. Kepastian Hukum dan Legalisasi atas Tanah Obyek Reforma Agraria 
  4. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggunaan, Pemanfaatan dan Produksi atas Tanah Obyek Reforma Agraria 
  5. Kelembagaan Pelaksanaan Reforma Agraria Pusat dan Daerah.

Presiden Jokowi minta seluruh Kementerian/ Lembaga untuk kosentrasi mengatasi kemiskinan di pedesaan termasuk di desa-desa di dalam dan di sekitar kawasan hutan.“Saya mencatat ada 25.863 desa di dalam dan sekitar kawasan hutan di mana 71 persen menggantungkan hidupnya dari sumber daya hutan. Ada 10,2 juta orang miskin di dalam kawasan hutan yang tidak memiliki aspek legal terhadap sumber daya hutan,” papar Presiden RI ke 7 ini.(helmi)