press enter to search

Jum'at, 14/12/2018 01:23 WIB

Indonesia Munculkan Program Pengurangan Emisi GRK dan Sampah Plastik di Sidang IMO

Redaksi | Minggu, 15/04/2018 21:07 WIB
Indonesia Munculkan Program Pengurangan Emisi GRK dan Sampah Plastik di Sidang IMO Perwakilan delegasi Indonesia pada sidang IMO (foto: ist)

LONDON (aksi.id) - Program pengurangan emisi GRK dan sampah plastik di lingkungan maritim, Indonesia memunculkannya dalam sidang International Maritime Organization (IMO).

Hal itu bagian dari aksi nyata Indonesia dalam melidungi laut dari pencemaran. Serta bagian dari komit mengurangi gas rumah kaca dalam pelayaran (Initial IMO Strategy on Reducing Green House Gases from Ships).

Hal tersebut tertuang sebagai kesepakatan dalam Sidang IMO Marine Environmental Protection Committee (MEPC) atau Komite Lingkungan Hidup ke 72 yang baru saja berakhir pada (13/4/2018) di Kantor Pusat IMO London, Inggris.

"Delegasi Indonesia memperjuangkan kepentingan nasional untuk menjadi bagian pelaksanaan Strategi IMO dalam rangka memberlakukan zero emisi GRK dalam pelayaran," jelas Staf Khusus Menteri Perhubungan Bidang Hubungan Antar Lembaga, Duta Besar Dewa Made Sastrawan selaku Ketua Delegasi RI untuk sidang IMO MEPC di London, Ahad (15/4/2018).

Hal ini mempertimbangkan agar strategi IMO terkait GRK tersebut dapat memberikan manfaat optimal bagi pelayaran Indonesia yang masih didominasi oleh kapal-kapal lama. Disamping itu program IMO untuk penurunan emisi gas buang kapal juga sejalan dengan program Pemerintah Presiden Jokowi untuk menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

“Untuk ini perlu dilakukan antisipasi terhadap penggunaan mesin yang hemat energi dan rancang bangun kapal yang efisien untuk pembangunan kapal baru, serta penggunaan bahan bakar alternatif," kata Made.

Saat perundingan di Working Group dalam merumuskan Strategi Awal IMO untuk pengurangan emisi GRK, Indonesia memperjuangkan untuk tetap mempertahankan semangat Paris Agreement dalam isu GRK bagi emisi gas buang kapal bersama dengan beberapa negara anggota IMO lainnya, khususnya negara-negara berkembang.

Sementara itu Delegasi wakil Kemenko Maritim, Basilio Araujo menyatakan bahwa Sidang MEPC ke 72 ini juga telah memutuskan akan membuat program pengurangan limbah plastik sebagai kegiatan prioritas dalam program kerja IMO dibidang Ocean Governance.

“Kemenko Maritim telah berkoordinasi dengan KBRI London dan Kemenhub untuk persiapan proposal Indonesia kepada IMO untuk pengurangan limbah plastik di laut," tutur Araujo.

Sidang MEPC 72 ini juga membahas isu sulphur limit dalam bahan bakar kapal sebagai tindaklanjut keputusan Sidang MEPC ke-70 pada tahun 2016 yang menetapkan bahwa mulai 1 Januari 2020, batas sulfur dalam bahan bakar kapal tidak boleh lebih dari 0,50% m/m.

"Tentunya diperlukan persiapan dari semua pihak terkait di Indonesia, karena dengan berlakunya aturan ini pada 1 Januari 2020, maka kapal-kapal Indonesia, khususnya yang akan berlayar ke luar negeri, wajib menggunakan bahan bakar yang sesuai dengan ketentuan mengingat hal ini akan menjadi object detention baru bagi pemeriksaan port state control," ujar Pejabat Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub, Jaja Suparman yang merupakan anggota Delegasi RI di sidang tersebut.

Untuknya, sehubungan dengan hal tersebut maka mulai 1 Januari 2019, semua kapal di Indonesia wajib melaporkan penggunaan bahan bakar kapalnya selama satu tahun kepada Pemerintah.

Selanjutnya, Jaja menambahkan bahwa Pemerintah Indonesia akan menyampaikan total dari penggunaan bahan bakar kapal-kapal berbendera Indonesia kepada IMO.

“Untuk pelaksanaan ketentuan IMO tentang batas sulfur 0,5% ini, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Direktorat Perkapalan dan Kepelautan telah menyiapkan langkah-langkah koordinasi dengan Kementerian dan Lembaga terkait," tutup Jaja. (omy)

Keyword IMO Kapal