press enter to search

Minggu, 19/08/2018 22:32 WIB

Djoko Setijowarno: Strategi Push & Pull Dapat Diterapkan Dalam Menata Angkutan Perkotaan

| Senin, 16/04/2018 07:36 WIB
Djoko Setijowarno: Strategi Push & Pull Dapat Diterapkan Dalam Menata Angkutan Perkotaan Djoko Setijowarno, ST, MM

SEMARANG (aks.id) - Ketersediaan fasilitas transportasi umum yang selamat, aman, nyaman dsn terjangkau mutlsk diselenggarakan pemerintah.

"Transportasi umum dibuat dalam upaya memenuhi kebutuhan mobilitas warga yang semakin meningkat," ungkap Djoko Setijowarno, pengamat transportasi dari Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, Jawa Tengah.

Kepada  Aksi.id dan BeritaTrans.com, Senin (16/4/2018), dia menuturkan angkutan umum harus terintegrasi. Integrasi sangat penting, namun sangat sulit diwiujudkan. Tetapi harus diupayakan terus.

Tujuan integrasi, meningkatkan efisiensi sistem transportasi, meningkatkan kenyamanan pengguna angkutan umum, mengurangi waktu dan biaya perjalanan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan berkurangnya kemacetan.

Selain itu, dia mengutarakan harus disertai program penyediaan fasilitas pejalan kaki dan pesepeda. Setiap pengguna transportasi umum adalah pejalan kaki.

"Kebijakan atau strategi push and pull dapat diterapkan ke setiap jenis ukuran kota," ujarnya.

Untuk kategori kota metropolitan, kebijakan pull yang bisa diterapkan berupa integrasi angkutan umum multi moda (commuter rail, MRT, LRT, BRT, Non BRT) dengan IT, penyediaan feeder, shuttle buses, car pooling, informasi perjalanan (IT bases), non motorized transport (sepeda, jalan kaki).

Sementara kebijakan push yang bisa diterapkan berupa pembatasan kendaraan bermotor (ganjil genap, jalur pelarangan sepeda motor), jalan berbayar (ERP), HOV (high occupancy vehicle) priority lanes (3 in 1), pembatasan kepemilikan kendaraan, manajemen parkir, area traffic management.

Kota besar yang berpenduduk kisaran 500 ribu - 1 juta jiwa, kebijakan pull yang diterapkan berupa integrasi angkutan umum (dengan infrastruktur), penyediaan feeder/shuttle buses, car pooling, informasi perjalanan (IT based), non motorized transport (sepeda dan pejalan kaki).

Kebijakan push berupa pembatasan kendaraan bermotor, HOV priority lanes, active traffic management, manajemen parkir.

Kota sedang (100 ribu - 500 ribu jiwa) ada kebijakan pull yang bisa diterapkan, yaitu peningkatan pelayanan angkutan umum, penyediaan informasi perjalanan, non motorized transport (sepeda dan pejalan kaki).

Kebijakan push berupa area traffic management dan manajemen parkir.

Kota-kota kecil yang berpenduduk kurang dari 100 ribu jiwa dapat menerapkan kebijakan pull berupa penyediaan informasi perjalanan dsn non motorized transport (sepeda dan jalan kaki).

Traffic management cukup dilakukan untuk kota kecil untuk kebijakan push.

Transportasi umum belum menjadi isu politik. Baru sekedar alat politik, sehingga belum menjadi kebijakan masif hingga ke daerah.

Kementerian Perhubungan dapat bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk lebih memasyarakatkan program penataan transportasi umum ke kepala daerah.