press enter to search

Sabtu, 21/07/2018 01:33 WIB

Ketentuan Tenaga Kerja Asing Dilonggarkan, KSPI: Ratusan Ribu Pekerja Lokal Kehilangan Pekerjaan

| Selasa, 17/04/2018 18:01 WIB
Ketentuan Tenaga Kerja Asing Dilonggarkan, KSPI: Ratusan Ribu Pekerja Lokal Kehilangan Pekerjaan Ribuah buruh demo soal upah murah dan tenaga kerja asing. (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

JAKARTA (aksi.id) - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memprediksi ratusan ribu pekerja asli Indonesia berpotensi kehilangan pekerjaan seiring pelonggaran ketentuan penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Tanah Air.

Pelonggaran tersebut dilakukan melalui penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan TKA. 

Ketua Harian KSPI Muhammad Rusdi menyayangkan aturan ini terbit ketika jumlah karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terus bertambah, khususnya di sektor otomotif, elektronik, farmasi, keramik, dan ritel. Ia kian miris lantaran aturan ini dikeluarkan kala negara lain, seperti Amerika Serikat (AS) justru memproteksi negaranya dari TKA

"Ini akan mengancam tenaga kerja lokal dan kedaulatan Indonesia. Banyak PHK (saat ini), mencari pekerjaan sulit. Ujung-ujungnya menjadi ojek online," ujar Rusdi di Jakarta, Selasa (17/4/2018).

Berdasarkan data yang dimiliki Rusdi, mayoritas TKA saat ini bekerja di perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan dan infrastruktur. Adapun kemudahan bagi TKA bekerja di Indonesia, diberikan dalam bentuk kemudahan pengajuan rencana pengajuan tenaga kerja asing (RPTKA) dan izin penempatan tenaga asing (IPTA).

"Substansinya pemerintah menghilangkan IPTA, jadi kalau dulu izin dipersulit sekarang mengajukan visa tinggal terbatas (vitas) dua hari selesai. Prosedur dipangkas jadi sangat mudah," papar Rusdi.

Ia menyebut empat syarat yang sebelumnya wajib dimiliki oleh TKA kini sudah dihilangkan. Beberapa syarat yang dimaksud, yakni berkompeten, memiliki kemampuan bahasa Indonesia, perizinan, dan rasio 1:10.

Sebagai informasi, data Kementerian Ketenagakerjaan jumlah TKA yang masuk ke Indonesia per Maret 2018 berjumlah 126 ribu. Jumlah tersebut naik 69,85 persen dari posisi 2016 yang hanya 74.813.

Jumlah tenaga kerja asing berdasarkan level jabatan per akhir 2017. (CNN Indonesia/Fajrian)

DPR KECEWA 

Sebelumnya Wakil Ketua Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Daulay mengaku kecewa dengan terbitnya Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA).

Menurutnya kebijakan tersebut mempermudah orang asing bekerja di Indonesia dan justru berdampak negatif terhadap nasib tenaga kerja lokal.

"Saya khawatir, justru kemudahan bagi masuknya TKA malah berdampak negatif," ujar Saleh dalam keterangan tertulis, Jumat (6/4).

Saleh mangaku tidak sepakat dengan alasan pemerintah menerbitkan Perpres untuk menarik investasi dan memperbaiki perekonomian. Sebab, ia melihat sejauh ini investor asing sudah dimanjakan oleh pemerintah dengan berbagi kebijakan lain.

Lebih lanjut, Saleh menilai mudahnya TKA bekerja di Indonesia justru juga dapat menimbulkan berbagai tindak kriminal, seperti peredaran narkoba, masuknya barang ilegal, hingga ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Kemungkinan itu bisa terjadi lantaran pemerintah hingga saat ini memiliki keterbatasan dalam mengawasi TKA.

TERBUKA LEBAR

Diberitakan sebelumnyan, pemerintah mengisyaratkan membuka pintu lebar-lebar bagi tenaga kerja asing (TKA) untuk mencari nafkah di Tanah Air. Isyarat itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Salah satu poinnya terkait ketidakwajiban seluruh TKA bekerja di Indonesia memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dari kementerian dan lembaga teknis terkait.

Sesuai pasal 10 disebutkan bahwa pemberi kerja tidak wajib memberikan RPTKA bagi TKA yang memegang saham dan menjabat sebagai anggota direksi, pegawai diplomatik, dan jenis-jenis pekerjaan yang masih dibutuhkan pemerintah.

Rencananya, jenis-jenis pekerjaan yang masih dibutuhkan pemerintah akan diatur ke dalam Peraturan Menteri Ketenegakerjaan tersendiri.

Jika tenaga kerja asing memerlukan RPTKA, pemerintah menjamin waktu pengesahannya maksimal hanya dua hari atau lebih cepat sehari dari ketentuan sebelumnya, yakni tiga hari kerja. "Pengesahan RPTKA diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk paling lama dua hari sejak permohonan diterima secara lengkap," tulis Jokowi dalam beleid tersebut, Kamis (5/4).

Kendati demikian, pemerintah mengingatkan untuk mengutamakan tenaga kerja dalam negeri pada semua jenis jabatan yang tersedia.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution berharap, beleid ini bisa mendatangkan ahli-ahli sektor ekonomi tertentu dengan mudah, yang mana ahli-ahli tersebut sangat jarang ditemukan di Indonesia.

Dalam hal ini, ia mencontohkan tenaga kerja ahli di bidang perdagangan daring (e-commerce) dan ekonomi digital saat ini masih jarang ada di Indonesia. Artinya, hal ini dilumrahkan. Dengan catatan, TKA terkait juga diberikan tenaga kerja pendamping agar tercipta transfer pengetahuan.

Ketentuan itu, lanjut Darmin, terdapat di pasal 27 beleid tersebut. Aturan itu mengatakan, tenaga kerja pendamping harus berasal dari Indonesia agar ada alih teknologi dan alih keahlian.

"Kalau pakai RPTKA semua, ini kalau diperlukan tiba-tiba (tenaga kerjanya), jadi ada jalan keluarnya. Para pelaku usaha juga perlu tenaga kerja yang sulit didapat di Indonesia," ungkapnya.

Selain itu, ia berharap tidak ada lagi keluhan mengenai susahnya mempekerjakan TKA karena kini izinnya sudah dipermudah. "Ini memang lebih sederhana, tapi bukan berarti pengawasannya hilang," jelas Darmin.

Data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat saat ini ada 126 ribu TKA yang ada di Indonesia per Maret 2018. Angka ini bertumbuh 69,85 persen jika dibandingkan posisi akhir 2016 yakni 74.813 orang.

JANGKA WAKTU KERJA

Kementerian Ketenagakerjaan mengubah ketentuan jangka waktu kerja bagi Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia dari semula hanya 1-2 tahun lalu diwajibkan melakukan perpanjangan, menjadi sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian kontrak kerja. 

Selain itu, persyaratan dan perizinan bagi TKA dipastikan lebih mudah dan cepat. Hal ini bertujuan untuk mempermudah izin bagi TKA sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar investasi meningkat. 

"Kalau sudah memenuhi persyaratan, harus dipermudah. Kalau tidak memenuhi persyaratan, ya tidak boleh masuk. Izin dipermudah, tapi pengawasan juga ditegakkan," ujar Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri dalam keterangan resmi, Rabu (14/3).

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah memangkas proses perizinan administrasi bagi TKA dari semula enam hari menjadi hanya dua hari saja. Pihaknya juga turut menghapus syarat rekomendasi dari instansi terkait. 

Ia bilang, hal ini bisa dihasilkan lantaran kementeriannya telah membuat sistem terintegrasi dengan Direktorat Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pendidikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan lainnya. 

Dengan begitu, sistem Rencana Pengajuan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dan Izin Penempatan Tenaga Asing (IPTA) yang semula terpisah telah menjadi satu kesatuan dan berbasis dalam jaringan (online). Walhasil, perizinan dapat dilakukan di mana saja, kapan saja, dan tak memerlukan tatap muka antara petugas dan pengurus izin, serta meminimalisasi terjadinya pungutan liar (pungli).

"Semua prosedur akan lebih singkat, lebih cepat, berbasis online, dan terintegrasi antar-lembaga terkait," katanya. 

Selain itu, pekerja asing dengan jabatan direksi atau komisaris yang juga pemegang saham tak lagi harus mengantongi IMTA. Bahkan, pekerja asing yang bekerja terkait kondisi emergencydan maintenance, diperbolehkan masuk ke Tanah Air lebih dulu dan baru mengajukan IMTA paling lambat dua hari setelah bekerja. 

Permudahan lainnya, yaitu TKA diperbolehkan rangkap pekerjaan dari pemberi kerja A dan pemberi kerja B. Hanya saja, ini berlaku untuk jabatan sejenis, serta hanya pada sektor pendidikan, pelatihan vokasi, e-commerce, dan sektor migas. 

Lalu, jika sebelumnya izin pekerja asing dengan jabatan direksi dan komisaris hanya terbatas pada lokasi kabupaten/kota tertentu, kini izin lokasi kerja bersifat nasional. Namun, untuk jabatan teknis tetap mengacu pada kabupaten/kota tertentu.

Terakhir, jika sebelumnya pengawasan dilakukan oleh beberapa instansi, kini pengawasan dilakukan secara terkoordinasi lintas instansi.

(bukan/sumber: cnnindonesia.com).

Keyword KSPI TKA