JAKARTA (aksi.id) - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya turut diperiksa polisi terkait penyidikan kasus reklamasi yang masih diusut Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya.

"Menteri LHK (Lingkungan Hidup dan Kehutanan) juga sudah diperiksa," ujar Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Adi Deriyan di Mapolda Metro Jaya, Rabu (18/4).

Namun demikian, Adi enggan menjelaskan materi pemeriksaan yang telah dilakukan terhadap Siti terkait reklamasi tersebut.

Selain memeriksa Siti, Adi mengatakan pihaknya juga telah memeriksa Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan. Pemeriksaan terhadap Susi dan Luhut dilakukan kurang lebih satu bulan yang lalu.

Namun pemeriksaan tersebut tidak dilakukan di Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.

"Sudah, sudah semua (diperiksa), penyidik yang datang karena kami menyesuaikan kesibukan beliau," tuturnya.

Pemeriksaan terhadap Luhut, dijelaskan Adi berkaitan dengan dikeluarkannya surat Menko Maritim Nomor S-78-001-/02/Menko/Maritim/X/2017 pada 5 Oktober 2017 lalu. Surat tersebut berkaitan tentang pencabutan penghentian sementara pembangunan proyek reklamasi Teluk Jakarta.

"Ini kan semuanya masalah reklamasi, kan ada badan pelaksana reklamasi yang juga dibentuk oleh negara, itu kami ambil keterangannya semua, bagaimana tanggapan mereka mengenai reklamasi karena itu sudah diatur," kata Adi.

Usai pemeriksaan terhadap Susi dan Luhut, Adi mengatakan pihaknya juga melanjutkan pemeriksaan terhadap dua pengembang dalam proyek tersebut. Namun Adi enggan menjelaskan lebih rinci pemeriksaan terhadap dua pengembang tersebut.

Polisi sebelumnya juga telah memeriksa Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Sofyan Djalil dan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Penyidik Polda Metro Jaya telah meningkatkan status laporan perkara proyek pulau reklamasi dari penyelidikan ke penyidikan. Berdasarkan hasil gelar perkara, penyidik mengindikasikan proyek reklamasi Pulau C dan D terjadi penyelewenangan anggaran negara.

Dugaan penyelewengan anggaran negara itu pada nilai jual objek pajak (NJOP) Pulau C dan D yang ditetapkan senilai Rp3,1 juta per meter namun realisasinya mencapai kisaran Rp25 juta per meter hingga Rp30 juta per meter.

Terkait penetapan NJOP itu, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menduga terjadi tindak pidana korupsi pada proyek reklamasi pulau tersebut.

KESALAHAN PERIZINAN

Sebelumnya Gubernur DKI Anies Baswedan menilai ada yang salah dalam proses perizinan reklamasi yang telah dilakukan pemerintahan sebelumnya di DKI terkait sertifikasi Hak Guna Bangunan (HGB) 3 pulau reklamasi, yakni pulau C, D, dan G.

"Maka kami akan lakukan Perda zonasi dulu, baru atur soal lahan dipakai untuk apa," ujar Anies, saat ditemui di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (9/1/2018).

Oleh karena itu ia mengirimkan surat permintaan pembatalan sertifikasi HGB 3 pulau tersebut kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI, lantaran menurutnya urutan yang mengacu pada proses perizinan pulau reklamasi itu tidak benar.

"Ini Perda-nya belum ada, tapi sudah keluar HGB, ini urutannya nggak betul," tegas Anies.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI itu mengaku akan melakukan langkah yang benar dan legal.

"Jadi kami sudah banyak melakukan kajian, memang saya nggak banyak bicara, kami hanya menyusun kebijakan dan langkah, semuanya memiliki konstruksi hukum yang solid, semua pertimbangan legal dan itu ada di setiap langkah kita," kata Anies.