press enter to search

Sabtu, 26/05/2018 22:57 WIB

Kyatmaja Lookman: Pak Presiden, dari Mana Kita Memulai Berantas Pungli?

| Kamis, 10/05/2018 14:48 WIB
Kyatmaja Lookman: Pak Presiden, dari Mana Kita Memulai Berantas Pungli? Kyatmaja Lookman sedang didandani kostum Bali

JAKARTA (aksi.id) -  Wakil Ketua Umum Bidang Logistik Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Kyatmaja Lookman menyoroti pernyataan Presiden Jokowi tentang pungutan liar (pungli) oleh petugas dan preman ke pengemudi truk.

CEO PT Lookman Djaja itu mengirim komentar soal itu melalui Whatsapp ke Aksi.id dan BeritaTrans.com. Berikut selengkapnya:

Sangat bangga kepada Mas Agus yang sudah berjalan ratusan kilometer dari sidoarjo selama 26 hari untuk ketemu Presiden membicarakan PUNGLI. PUNGLI hanya merupakan fenomena gunung es atas buruknya sistim yang ada selama ini. Bisa saja kita teriak PUNGLI hajar sikat sapu bersih tapi jika kita tidak mau melakukan perubahan secara mendasar itu sama saja dengan omong kosong!

PUGLI bisa diklasifikasikan menjadi 2 tipe no service but pay atau uang damai. Jika no service BUT pay tidak ada pelanggaran tapi dicari2 pelanggaran sedangkan uang damai, ada pelanggaran disana tapi dikoordinasikan di lapangan, keduanya sama buruknya. Saya contohkan dulu yang uang damai:

Bagaimana kita bisa memberantas pungli yang ada dijalan jika undang undang nya saja tidak memadai. Saya contohkan mengenai UU22 Tahun 2009 mengenai sanksi jika melanggar. Sangsi yang diberikan jika melanggar contoh overloading tidak pernah memberikan efek jera. Pertama yang kena sangsi hanya pengemudi bahkan tidak terkena pemilik angkutan dan pemilik barang. Maksimal denda 500 ribu rupiah dan jika sudah di pengadilan mungkin bisa lebih kecil dari itu. Setelah itu dilakukan overloading lagi.

Bagaimana kita bisa memberantas pungli jika kendaraannya saja tidak layak jalan dan kapasitas pengujian tidak memadai. Di DKI kapasitas kir hanya 1350 per hari dan 430ribu setahun. Pertumbuhan kendaraan yang akan di kir saja 2014 sd 2016 itu mencapai 1.6 juta. Jika kir setahun 2x maka kapasitasnya hanya 215ribu dan mengakibatkan 1.4 jutaan kendaraan gak kir. Itu belum terhitung kendaraan sebelum 2014 (Data Kemenhub). Kemudian bagaimana kita bisa kir jika hanya 2 Kementrian Lembaga yang melakukan KIR, KPK dan BIN menurut dishub DKI.

Padahal kedua hal inilah mbahnya kemacetan sudah truknya gak layak jalan overload pula. Kita tidak menganut asas umur kendaraan di UU22 tapi kelaikan kendaraan. Jadi untuk mengetahui kendaraan itu laik jalan atau tidak ya di KIR kan. Masalah fasilitas KIR ini tidak hanya di DKI di daerah yang PAD nya rendah cenderung tidak di KIR kan dengan sempurna 11 poin pengujian tapi hanya beberapa saja. Ketika kendaraan itu tidak punya persyaratan administratif yang lengkap maka pada saat itulah ketika dia ditangkap ketika ada razia. Permasalahannya adalah ketika tertangkap Pengusaha cenderung gak sabar menunggu waktu sidang dsb sehingga menawarkan sejumlah uang.

Dengan diatas 50% kendaraan tidak melakukan uji maka pada saat itulah diperlukan BACKUP untuk melindungi operasionalnya agar lancar di jalan. Lengkaplah sudah tidak punya kelengkapan administrasi, tidak laik jalan dan muatannya berlebih akibatnya ya low speed, mogok dijalan dan jalan rusak. Hal ini problem mendasar yang harusnya dibereskan.

Tidak kalah parahnya PUNGLI yang dibuat secara sistematis bahkan beberapa pungli itu di PERDAKAN karena basis pemilihnya! Biaya TKBM di beberapa daerah itu di back up sama Pemerintah Daerah. Di Sumatra khususnya biaya bongkar muatnya saja bisa mencapai 10 hingga 20% dari ongkos angkut belum lagi uang Asam Asam dan lain sebagainya. Ada pungli yang dilakukan masyarakat dengan merusak jalan di daerah Bengkulu contohnya TRUK jalan seharusnya bisa naik tapi jalan dirusak agar kendaraan melambat kemudian tidak kuat menanjak. Akibatnya bayar derek untuk bisa naik ke atas. Di Papua walaupun sudah di kontenrisasi tetap aja ada biaya bongkar muat curah ini kan juga PUNGLI.

Di Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang masih saja ditanyakan Ijin Bongkar Muat walaupaun sudah dihapus melalui paket kebijakan jilid 15 dan permendagri. Entah pura pura tidak tahu atau bagaimana. Di Riau Pengusaha truk sawit harus “mengencingkan” muatan sawitnya jika tidak kendaraan dirusak. Di Tj Priok Karena mahalnya biaya TOL akses priok Truk terpaksa turun ke bawan sehingga terjadi kemacetan luar biasa. ASMORO (Asal Moro) sering bertindak disana dan mereka terang terang melakukan walaupun ada aparat yang menjagga.

Wahai Pak PRESIDEN kita mau mulai darimana?