press enter to search

Selasa, 14/08/2018 20:58 WIB

Aktifikan Penelitian & Sosialisasi Massif Setop Candaan Bom Penumpang Pesawat

| Rabu, 30/05/2018 13:34 WIB
Aktifikan Penelitian & Sosialisasi Massif Setop Candaan Bom Penumpang Pesawat Bercanda bom merupakan tindakan pidana.

BEKASI (aksi.id) - Sejak awal Mei 2018, Lion mencatat ada 10 kasus candaan bom di pesawasat yang dilakukan penumpangnya.

"Gurauan bom dari 2 mei sudah 10 kali," kata Corporate Communications Strategic of Lion Air, Danang Mandala Prihantoro kepada detikcom, Selasa (29/5/2018).

Danang menyebut, dari 10 kasus itu, satu di antaranya terjadi pada penerbangan internasioal yakni Jakarta-Kuala Lumpur pada 27 Mei lalu. Sisanya candaan bom yang dilakukan penumpang terjadi di penerbangan domestik.

Berikut kejadian candaan bom selama Mei 2018 seperti dirilis kompas.com:

12 Mei 2018

Pada 12 Mei 2018, penerbangan Lion Air JT 618 dari Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, ke Bandara Depati Amir, Pangkalpinang sempat tertunda lantaran seorang penumpang berinsial ZN melontarkan kata "bom" kepada awak kabin saat masuk ke pesawat. 

Setelah dilakukan pemeriksaan menyeluruh, tidak ditemukan bom atau barang mencurigakan lainnya.

Sesuai prosedur yang ada, Lion Air menurunkan ZN bersama 4 rombongannya dan 10 bagasi, kemudian menyerahkan pada Avsec.

Tertunda hampir satu jam, akhirnya pesawat mendarat di Pangkalpinang pada pukul 17.40 WIB.

16 Mei 2018

  • Penumpang Lion Air JT 291
    Penerbangan pesawat Lion Air JT 291 dari Bandara Sultan Syarif Kasim II, Pekanbaru ke Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng tertunda lebih dari 2 jam akibat seorang penumpang berinisial DB mengaku sebagai teroris dan membawa bom di dalam tasnya. 

    Setelah dilakukan pengecekan ulang terhadap seluruh barang, DB bersama barang barang bawaannya diserahkan ke kepolisian untuk penanganan lebih lanjut.

    Pesawat pun terbang dan tiba dengan selamat di tujuan pada pukul 17.22 WIB.

     

  • Penumpang Batik Air ID 6659
    Penerbangan pesawat Batik Air ID 6659 16 Mei 2018 tujuan Lombok Praya - Jakarta sempat terganggu akibat seorang penumpang berinisial ET mengatakan membawa bom di dalam tasnya. 

    Hal itu dikatakannya saat ditanya oleh petugas karna bawaannya memiliki bentuk yang mencurigakan.

    Setelah diperiksa, tas tersebut tidak berisi bom, atau bahan peledak yang membahayakan. Meski demikian, ET tetap diamankan untuk menjalani proses penyelidikan atas tindakannya itu.

     

  • Penumpang Batik Air ID 6140
    Di hari yang sama, Batik Air mengalami gangguan penerbangan karena adanya ancaman bom. 

    Kali ini, terjadi pada pesawat dengan nomor penerbangan ID 6140 rute Cengkareng-Ternate.

    Salah satu penumpang berinsial RA meneriakkan "bom" kepada pramugari. Seluruh penumpang, barang bawaan dan kargo pun diturunkan untuk dilakukan pemeriksaan ulang.

    Namun, tidak ditemukan barang mencurigakan apapun dan penerbangan tetap berjalan sesuai waktu yang ditetapkan. Sesuai prosedur penerbangan, RA harus diturunkan beserta barang bawaannya dan diserahkan kepada Avsec untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

 23 Mei 2018

Dua orang anggota DPRD Banyuwangi bernama Basuki Rachmad dari Fraksi Hanura dan Nauval Badri dari Fraksi Gerindra dibawa ke Polsek Rogojampi setelah mengaku membawa bom di dalam tasnya.

Pernyataan itu dilontarkan saat keduanya akan terbang menggunakan pesawat Garuda GA 265 rute Banyuwangi-Jakarta.

Saat masuk ruang pemeriksaan, Basuki mengatakan tas milik rekannya yang tengah diperiksa petugas berisikan bom.

Tiga kali petugas bertanya, Basuki tetap menjawab tas milik Naufal berisi bom. Naufal pun mengiyakan bahwa di dalam tasnya terdapat bahan peledak.

Naufal berkilah korek api dan minyak wangi juga termasuk sebagai bahan peledak untuk membenarkan perkataannya. 

28 Mei 2018

Penumpang Lion Air JT 687 tujuan Pontianak- Jakarta, FN, mengatakan bahwa tasnya berisi bom. Hal ini disampaikannya kepada pramugari saat masih di Bandara Supadio.

Diketahui, FN marah kepada pramugari yang menggeser tasnya di kabin pesawat.

MERUGUKAN MASKAPAI & PENUMPANG

Guyonan tentang bom di dalam kabin pesawat yang terus berulang merugikan maskapai dan penumpang. Pangkalnya, penegakan hukum yang dianggap jalan di tempat.

Pengamat penerbangan, Gerry Soejatman, menuding penindakan kasus gurauan bom kerap dihentikan ketika pelaku membuat permintaan maaf tertulis yang dilengkapi materai senilai Rp6.000.

Gerry menganggap penyelesaian kasus seperti itu akan melanggengkan fenomena guyonan soal bom di dalam pesawat terbang.

"Ini ibaratnya melucu dengan bayar Rp6.000 yang mengakibatkan kerugian puluhan juta," ujarnya melalui sambungan telepon dengan BBC Indonesia.

Berdasarkan UU 1/2009 tentang Penerbangan, menteri perhubungan berwenang mengangkat penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) yang akan menjadi otoritas bandara.

Beleid itu menyebut PPNS berhak menyidik seluruh dugaan tindak pidana di bidang penerbangan, termasuk terhadap penyebar informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan.

"PPNS Kemenhub biasanya meminta keterangan dari sisi penerbangan, kalau dianggap ada pelanggaran, dilimpahkan ke kepolisian. Semua kasus berhenti di tahap itu," kata Gerry.

Kapolres Bandara Soekarno-Hatta, AKBP Viktor Togi Tambunan, membantah kepolisian turut andil dalam penindakan penumpang pesawat yang kini dikritik publik.

Kepolisian, kata Viktor, hanya bertugas sebagai koordinator pengawas penegakan hukum di bidang penerbangan. Ia berkata, sebagai penyidik, otoritas bandara langsung melimpahkan kasus ke kejaksaan.

Namun, "Selama ini belum ada pelimpahan kasus ke kejaksaan yang kami ketahui. Apakah masih dalam penyidikan mereka, mungkin mereka bisa kasih kejelasan," ucap Viktor seperti dikutip BBC Indonesia.

2 HUKUMAN

Menurut Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Agus Santoso, ada dua hukuman dalam kasus bercanda bom pada penerbangan yang belakangan ini kerap terjadi.

Yakni mengenakan hukuman pidana dan perdata baik itu menggunakan UU No. 1 tahun 2009 tentang Penerbangan, KUHP, KUHAP maupun aturan lain seperti UU Terorisme yang sudah disahkan yang dilakukan pihak berwajib.

Ditjen Perhubungan Udara juga akan  memberikan efek jera. Misalnya dengan melakukan black list dan melarang  untuk terbang dan mendekati fasilitas penerbangan bagi orang yang menghembuskan isu bom tersebut.

“Isu bom ini sudah sangat meresahkan karena dampaknya bukan hanya psikologis, juga dampak material yang tidak sedikit bagi maskapai dan penumpang, yang lebih luas lagi, juga akan berdampak pada persepsi masyarakat internasional terhadap penerbangan Indonesia,” ujar Agus seperti dikutop BeritaTrans.com, Selasa (29/5/2018).

Dia juga mengajak semua stakeholder dan masyarakat luas untuk menyebarluaskan berita pemberian sanksi tersebut sehingga ada efek jera di masyarakat.

PELAKU

Terlepas dari persoalan penindakan tegas terhadap pelaku candaan bom, tampaknya ada semacam persoalan mendasar dengan terus munculnya candaan soal bom, baik di pesawat maupun di bandara.

Bila diteliti kasus-kasusnya, sebagain besar pelaku candaan bom adalah orang terpelajar dan menduduki jabatan publik. Pada kasus terakhir di pesawat Lion Air di Bandara Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat, pelakunya merupakan sarjana yang baru diwisuda di salah satu universitas di provinsi tersebut.

Beberapa hari sebelumnya, dua oknum anggota DPRD Banyuwangi,  Jawa Timur, diamankan lantaran mengaku bercanda membawa bom, Rabu (23/5/2018).

Akibatnya pesawat Garuda Indonesia GA 265 delay selama 30 menit, lantaran pilotnya ketakutan atas candaan para oknum tersebut.

Semula pesawat dengan tujuan Bandara Soekarno-Hatta dari Bandara Banyuwangi itu sesuai jadwal harus berangkat pukul 15.50 WIB baru dapat lepas landas setengah jam berikutnya, pukul 16.20 WIB.

Dari dua pertiswa itu saja, dapat dipahami bahwa pelakunya orang yang terdidik dengan baik. Mereka sepatutnya sudah mengetahui informasi bahwa tidak boleh bercanda soal bom di pesawat dan bandara.

Dari berbagai kasus sebelumnya, mereka sepatutnya faham bahwa bercanda soal bom dapat berisiko ditahan sementara dan keberangkatan dengan pesawat menjadi tertunda.

PENELITIAN & SOSIALISASI

Dengan demikian, perlu ada penelitian mendalam secara psikologis dan sosiologis terhadap persoalan itu, sehingga dapat ditemukan akar persoalannya dan dapat dibangun dengan tepat formula solusinya.

Penelitian itu sebaiknya segera digelar oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Kementerian Perhubungan. 

Tanpa penelitian secara komperhensif tersebut maka aksi-aksi menekan candaan soal bom dikhawatirkan hanya berkutat kepada `penyakit,` dan bukan kepada mengetahui sumber `penyakit.`

Paralel dengan penelitian itu, Kementerian Perhubungan patut lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas sosialisasi tentang larangan candaan bom. 

Dengan melibatkan operator pesawat dan operator bandara, sosialiasi itu digerakkan secara massif. Termasuk di dalamnya ketika calon penumpang memesan tiket dan saat berada di bandara.

Sosialisasi juga wajib dilalukan terhadap kru kabin dan petugas keamanan penerbangan (aviation security/avsc). Dalam sosialisasi itu patut dipertinbangkan untuk disampaikan materi candaan bom seperti apa yang layak dikelola untuk ditindaklanjuti. 

Dalam konteks itu, patut dipertimbangkan pula untuk mengkaji ketentuan apakah setiap ada penumpang mengatakan soal bom, lalu wajib diproses sedemikian rupa.

Pada aspek itu dapat diuraikan dan diterjemahkan sisi psikolgis, sosiologis, dan faktor sebab akibat yang ditimbulkan oleh penumpang dan kru kabin serta petugas avsec. 

Bukan tidak mungkin pelayanan kurang nyaman dari kru kabin dan petugas bandara menjadi penyebab calon penumpang kesal sehingga melontarkan candaan bom. Pada kasus seperti itu maka kesalahan tidak tunggal yakni faktor penumpang, tetapi juga ada pengaruh dari keaalahan yang menjadi pemicunya.

 LEBIH AKTIFKAN MEDIA MASSA

Dalam sosialisasi tadi, kementerian Perhubungan,operator pesawat serta operator bandara diharapkan lebih mengaktifkan media masaa untuk terlibat mengedukasi publik terhadap larangan candaan soal bom

Pelibatan media massa secara berkelanjutan ini dibutuhkan mengingat kekuatan yang dimilikinya dalam memengaruhi dan membentuk persepsi publik.

(Agus Wahyudin).