press enter to search

Senin, 25/06/2018 20:32 WIB

Ada 3 Juta Guru di Indonesia, 50 Persen Honorer

| Senin, 04/06/2018 15:01 WIB
Ada 3 Juta Guru di Indonesia, 50 Persen Honorer

JAKARTA (aksi.id) - Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat gabungan menindaklanjuti permasalahan tenaga honerer K2, terutama di bidang pendidikan.

Saat ini, tenaga honorer di bidang pendidikan seperti guru jumlahnya cukup besar, sementara yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) semakin susut.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mencatat secara nasional total guru di Indonesia sebanyak 3.017.286 orang. Angka tersebut terdiri dari guru bukan PNS di sekolah negeri sebanyak 735.825 orang dan guru bukan PNS di sekolah swasta sebanyak 798.208 orang.

Sementara itu, total guru bukan PNS di sekolah negeri dan swasta sebesar 1.534.031 orang. "Ini guru DPK atau dipekerjakan, guru sekolah negeri yang ada di sekolah swasta," tuturnya di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (4/6/2018).

Kemudian, guru PNS di sekolah negeri berjumlah 1.378.940 orang dan di sekolah swasta sebanyak 104.325 orang. Dengan demikian, total guru PNS di sekolah negeri dan swasta sebanyak 1.483.265 orang

Namun, sampai saat ini masih ada kekurangan guru PNS di sekolah negeri sebanyak 988.133 orang. Kekurangan guru PNS di sekolah negeri 988.133. Sedangkan yang akan pensiun mulai 2017 ada 38.829, tahun 2018 ada 51.200, tahun 2019 ada 62.000, 2020 ada 72000, dan 2021 ada 69.000" ujarnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (4/6/2018).

Ia mengungkapkan pentingnya optimalisasi tenaga guru yang selama ini dinilai berlebih. Salah satunya dengan cata memutasi guru tersebut dari sekolah yang kekurangan ke sekolah yang kelebihan.

Namun, hal ini membutuhkan bantuan dari Pemerintah Daerah setempat karena pemutasian guru merupakan kewenangan Pemda. Hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

"Berdasarkan UU 23 2014 sekarang ini untuk guru menjadi kewenangan masing-masing provinsi untuk SMK-SMK, SD, SMP ini kewenangan Kabupaten Kota. Mutasi mutlak di tangan Pemda," ucapnya.

Selain itu, pemerintah bisa memberikan guru kewenangan untuk mengajar lebih dari satu mata pelajaran. Sebab, hal ini yang membuat ketidakmerataan jumlah guru di sekolah-sekolah sehingga masih ada sekolah yang kekurangan tenaga guru.

"Padahal untuk dosen bisa mengajar beberapa mata kuliah. Guru kalau mengajar lebih dari satu mata pelajar dianggap tidak linier dan tidak diakui sebagai tambahan beban kerja," kata dia. Demikian inrws.id memberitakan. 

(ani).

Keyword PNS Guru