press enter to search

Sabtu, 20/10/2018 01:20 WIB

Didukung 120 Negara, Majelis Umum PBB Kutuk Israel

| Kamis, 14/06/2018 12:44 WIB
Didukung 120 Negara, Majelis Umum PBB Kutuk Israel Palestina dalam jajahan Israel

WASHJNGTON (aksi.id) - Majelis Umum PBB akhirnya mengadopsi resolusi yang mengecam tindakan brutal Israel atas warga Gaza, Palestina.

Penembakan oleh tentara Israel terhadap demonstran `Great March to Return` yang digelar di perbatasan Gaza-Israel sejak 30 Maret sudah menewaskan 129 orang hingga saat ini.

Sebanyak 120 negara anggota mendukung resolusi yang draft-nya disusun oleh pihak Arab. Selain itu banyak negara juga menolak seruan Amerika Serikat yang menyalahkan Hamas terkait kekerasan di Gaza.

Dalam resolusi itu disebut, menyesalkan Israel atas penggunaan kekuatan berlebihan, tidak proporsional, dan tidak pandang bulu terhadap warga sipil Palestina. Selain itu resolusi juga menyerukan langkah-langkah perlindungan bagi warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat yang kini diduduki Israel.

Draft tang dibuat oleh Ajjazair, Turki, atas nama negara Aran dan negara Muslim didukung oleh 120 negara dari 193 anggota Majelis Umum. Selain itu delapan negara menentang dan 45 abstein.

(Hasil voting Sidang Majelis Umum PBB soal resolusi kecaman terhadap Israel/Foto: AFP)

Sementara itu draft AS berisi kecaman untuk Hamas didukung 62 negara melawan 58 yang menentang. Sebanyak 42 negara lain memilih abstein.

Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley menolak resolusi itu dan menuduh negara-negara Arab mencoba untuk meraih poin politik serta berusaha mengutuk Israel di PBB.

"Bagi sebagian orang, menyerang Israel adalah olahraga politik favorit mereka. Itulah mengapa kami ada di sini hari ini," kata Haley, kepada majelis.

Negara-negara Arab mendukung langkah untuk mengajukan draft ini ke Majelis Umum pada 13 Juni setelah AS menggunakan hak vetonya di Dewan Keamanan untuk memblokir resolusi yang diusulkan pada 1 Juni itu. AS juga mengajukan draft yang isinya mengecam Hamas terkait kekerasan di Gaza.

Berbeda dengan resolusi yang dihasilkan di Dewan Keamanan, resolusi yang diadopsi oleh Majelis Umum tidak mengikat dan tidak bisa diveto.

WATIMPRES KE ISRAEL

Sementara itu, kunjungan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Yahya Cholil Staquf ke Israel dinilai bertentangan dengan sikap Indonesia terhadap krisis di Palestina. Kunjungan itu dinilai menodai dukungan dan diplomasi Indonesia untuk kemerdekaan Palestina.

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan, kunjungan Yahya Staquf tidak menunjukkan rasa sensitivitas di tengah serangan Israel kepada masyarakat Palestina yang memakan banyak korban jiwa.

"Terlepas dia berangkat ke sana atas nama pribadi, tapi dengan posisinya sebagai anggota Wantimpres, ini seperti blunder," ujar Taufik, Jakarta, Rabu (13/6/2018).

Menurutnya, kunjungan Yahya memunculkan kekecewaan kelompok di Palestina seperti Fatah dan Hamas. Padahal selama ini diplomasi Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina gencar dilakukan.

Bahkan, dengan terpilihnya Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), diharapkan peran Indonesia semakin ditingkatkan dalam perjuangan kemerdekaan Palestina.

"Jangan sampai perjuangan Indonesia rusak oleh sikap arogansi seorang pejabat negara. Presiden harus memberi tindakan tegas," ucapnya. 

(dien/sumber: inews.id).