press enter to search

Jum'at, 20/09/2019 16:55 WIB

Menteri PANRB Resmikan Mal Pelayanan Publik Kedua di Bali

Redaksi | Jum'at, 22/06/2018 13:54 WIB
Menteri PANRB Resmikan Mal Pelayanan Publik Kedua di Bali Menteri PANRB Asman Abnur saat meresmikan Mal Pelayaban Publik di Kabupaten Karangasem, Bali, Jumat (22/6/2018)

 

JAKARTA (aksi.id) -  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kabupaten Karangasem, Bali, Jumat (22/6/2018).

Peresmian MPP Kabupaten Karangasem ini menjadi yang kedua diresmikan Menpan RB di Bali. Sebelumnya MPP Denpasar diresmikan pada Februari 2018.

Kehadiran MPP kedua di Pulau Dewata ini menambah jumlah fasilitas pelayanan publik terintegrasi di tanah air. "Konsep mal ditawarkan sebagai solusi dari pelayanan terpadu yang saat ini belum terintegrasi antara pelayanan pusat dan daerah sekaligus pelayanan bisnis dalam satu tempat," ujar Menteri Asman Abnur  melalui keterangan tertulis yang diterima aksi.id dan beritatrans.com.

Sebagaimana konsep mal, warga masyarakat cukup datang ke satu tempat untuk memenuhi semua keperluan, maka MPP pada prinsipnya adalah mengintegrasikan semua pelayanan publik yang  diperlukan masyarakat di satu tempat, baik yang diberikan oleh pusat maupun daerah. Bahkan ada sejumlah MPP yang menghadirkan pelayanan BUMN/D serta sektor swasta.

MPP di Kabupaten paling timur Provinsi Bali ini memiliki 166 jenis layanan, yang terdiri dari 135 layanan dari OPD Kabupaten Karangasem dan 31 layanan dari Kementerian/Lembaga. Pelayanan yang tersedia antara lain pelayanan kependudukan, SKCK, PDAM, BPJS, dan lainnya.

Hingga tahun 2018, telah terbentuk enam MPP di Indonesia, yaitu Provinsi DKI Jakarta, Kota Surabaya, Kabupaten Banyuwangi, Kota Denpasar, Kota Bekasi, dan Kota Tomohon. Kini, menunggu waktu peresmian MPP Kota Batam.

Banyaknya daerah yang membangun MPP menunjukkan semangat Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota di Indonesia untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di daerahnya masing-masing. "Hal itu menunjukkan niat serta usaha yang baik dari pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat," ujarnya. (aliy)