press enter to search

Jum'at, 17/08/2018 23:33 WIB

Indonesia akan Serahkan Kapal Pesiar Equanimity Seharga Rp3,62 Triliun kepada Malaysia

| Sabtu, 04/08/2018 20:42 WIB
Indonesia akan Serahkan Kapal Pesiar Equanimity Seharga Rp3,62 Triliun kepada Malaysia Kapal Equanimity

JAKARTA (aksi.id) - Indonesia setuju menyerahkan kepada Malaysia kapal pesiar mewah seharga US$250 juta atau setara Rp3,62 Triliun terkait dengan skandal korupsi 1 MDB. 

Ahli finansial Malaysia, Jho Low, diduga menggunakan dana dari 1MDB untuk mendapatkan kapal yang terdaftar di Cayman Islands dan bernama Equanimity tersebut.

Otoritas Malaysia saat ini sedang berupaya untuk menangkap Low, yang masih belum diketahui keberadaannya. Paspor Low telah dicabut dan surat penangakapan atas dirinya telah dikeluarkan.

Kapal Equanimity ini disita pada Februari lalu atas permintaan otoritas Amerika Serikat sebagai bagian dari proses investigasi skandal korupsi 1MDB. Pada April, Pengadilan Indonesia menyatakan bahwa penyitaan kapal tersebut merupakan kesalahan sehingga harus dikembalikan kepada pemiliknya.

Pada Juli, Kepolisian Indonesia pun kembali menyita kapal ini menanggapi permintaan resmi bantuan hukum dari AS. 

Kini pihak kepolisian mengatakan akan menyerahkan kapal ini kepada pihak Malaysia walau tidak secara khusus mengungkapkan waktunya.

"Yacht ini akan diserahterimakan di perbatasan antara perairan Indonesia dan Malaysia," ujar Wadir Tipid Eksus Bareskrim, Kombes Pol Daniel Silitonga dari keterangan tertulis yang diterima Reuters.

"Kami harus menjaga hubungan baik kedua negara," lanjutnya. 

Kapal pesiar itu sekarang berada di perairan yang dekat dengan perbatasan Singapura dan Kepulauan Batam.

Sebuah sumber mengatakan pada Reuters, Jumat (3/8), keputusan untuk menyerahkan kapal ini adalah permintaan khusus yang datang langsung dari Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad.

Namun, pihak Mahathir Mohamad belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai hal ini.

Mahathir Mohamad mengunjungi Indonesia pada bulan Juni tahun ini, yang merupakan kunjungan resmi pertamanya setelah kembali menjadi penguasa setelah mengalahkan Najib Razak dalam pemilu.

1MDB yang didirikan oleh Najib Razak adalah pusat pencucian uang yang diselidiki paling tidak oleh enam negara, termasuk Amerika Serikat, Swiss, dan Singapura. 

Sebanyak US$4,5 miliar disalahgunakan oleh pejabat tingkat tinggi, menurut gugatan perdata yang diajukan Departemen Kehakiman. Najib pun menampik telah melakukan kesalahan. 

Kapal seharga $250 juta dolar AS ini disebut memiliki interior dalam marmer, spa dan sauna, kolam renang di dek, teater film, lift, serta helipad.

PENYITAAN ULANG

Sebelumnya Bareskrim  Polri masih belum menyerah terkait kasus penyitaan kapal Equanimity senilai USD 250 juta. Kendati kalah dalam praperadilan, ternyata Bareskrim bersama dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum dan HAM) telah menyiapkan langkah lain. Yakni, penyitaan ulang berdasar mutual legal assistance (MLA) antara Indonesia dengan Amerika Serikat (AS).

Wadir Dittipideksus Bareskrim Kombespol Daniel Tahi Monang Silitonga menjelaskan, MLA antara Indonesia dengan AS ini telah ditandatangani kedua belah pihak. Artinya, kerjasama timbal balik kasus pidana bisa dilakukan.

”Bahkan, sesuai koordinasi kemarin, Kemenkum dan HAM telah meminta izin pengadilan negeri Bali untuk menyita kapal lagi,” ujarnya.

Dalam penyitaan ini, yang menjadi koordinator adalah Kemenkum dan HAM. Yang sesuai putusan praperadilan seharusnya menjadi sentral dalam kerjasama timbal balik kasus pidana. ”Ya, ini sama seperti yang diinginkan hakim,” terangnya ditemui di kantornya.

Apakah sejak awal Bareskrim memang menyiapkan dua langkah penyitaan? Dia menuturkan bahwa Bareskrim sejak awal memiliki dua opsi dalam melakukan penyitaan, yakni melalui kerjasama police to police dan government to government.

”Langkah paling cepat itu P to P itu, kalau G to G itu perlu waktu,” ujarnya.

Karena itu, kedua opsi itu dijalankan secara bersamaan. Yang paling utama, kapal itu bisa disita terlebih dahulu. Selanjutnya, kerjasama G to G itu bisa mengikutinya. ”Kerjasama G to G itu prosesnya panjang, dari Kejaksaan AS harus ke Indonesia dulu dan sebaliknya,” tuturnya.

Terkait kapan penyitaan ulang akan dilakukan, dia menjelaskan bahwa semua itu tergantung pada PN Bali. Bila memang izin sudah diterbitkan, maka bisa secara langsung kapal disita kembali. ”Nah, kemungkinan dalam waktu dekat,” ujarnya.

Perlu diketahui, dalam sidang praperadilan hakim juga mempertimbangkan bahwa di negara asal yakni, Malaysia, saat itu tidak terdapat kasus pidana pokoknya. Namun, kondisi berubah seiring dengan kalahnya Najib Razak.

JHO LOW

 

Miliarder Malaysia Low Taek Jho alias Jho Low yang tengah diburu terkait skandal mega korupsi 1Malaysia Development Berhad (1MDB), mungkin telah melakukan operasi plastik untuk menghindari penangkapan. Keberadaannya masih misterius hingga kini.

Dituturkan sejumlah sumber dan para pakar, seperti dilansir The Star, Senin (16/7/2018), departemen imigrasi dan kepolisian Malaysia dan Singapura yang ditugaskan melacak Jho Low (37) meyakini dia bisa saja telah menjalani operasi rekonstruksi wajah dan memakai identitas baru.

"Kami meyakini dia mungkin telah mengubah fiturnya (wajah) dan menggunakan alias (nama samaran)," sebut seorang sumber yang memahami pengejaran Jho Low.

Otoritas setempat juga meyakini Jho Low selama ini memanfaatkan `layanan butler` khusus yang biasa diberikan bagi tamu penting atau VIP juga selebriti untuk membantunya melewati pemeriksaan imigrasi. "Ini menjelaskan mengapa, meskipun Red Notice telah dirilis oleh Interpol, Low telah bepergian keluar dan masuk sejumlah negara Asia Tenggara tanpa keributan," ujar sumber tersebut.

Hal ini membuat otoritas Malaysia dan Singapura meminta detail perjalanan Jho Low. Mereka juga meminta foto terbaru Jho Low, yang diambil di pos pemeriksaan imigrasi, demi mendapat gambaran lebih jelas soal sosoknya. "Para penyidik tidak memiliki banyak foto-foto terbaru Low. Sebagian besar foto-foto yang didapat, diyakini diambil sekitar 3-4 tahun lalu," tutur sumber itu.

Diungkapkan juga oleh sumber itu, sejak kapal mewah atau yacht miliknya disita otoritas Indonesia, Jho Low sempat terdeteksi berada di Phuket, Macau, Hong Kong, Taiwan dan Shanghai meskipun sudah ada Red Notice dari Interpol. Dari berbagai petunjuk yang didapat, para penyidik meyakini Jho Low telah mengubah penampilannya dan berhasil menyelinap keluar-masuk sejumlah negara dengan menggunakan sejumlah paspor.

Selain paspor Malaysia yang sudah dicabut pada 15 Juni lalu, Jho Low diketahui memiliki paspor dari Saint Kitts and Nevis, negara kepulauan kecil di Karibia. Sumber yang sama menyebut bahwa para penyidik masih menyelidiki dugaan Jho Low menggunakan sejumlah paspor lainnya.

Jho Low dan keluarganya disebut memiliki banyak aset finansial dan properti di Australia, Selandia Baru dan Thailand. "Dia juga memiliki koneksi yang baik di Uni Emirat Arab dan negara-negara Timur Tengah lainnya," imbuh sumber tersebut.

Jho Low dilaporkan berhasil kabur dari Macau, tempat persembunyiannya setelah menghindari penangkapan di Hong Kong. Laporan The Star pada Kamis (12/7) lalu menyebut Jho Low bergerak ke Bangkok, Thailand. Disebut-sebut dia punya rumah di sana, namun tak diketahui apakah dia berhasil masuk ke Bangkok.

Artikel Terkait :

-