press enter to search

Selasa, 16/10/2018 12:36 WIB

Mafia Tanah Penjual Aset Pemprov DKI Diringkus Polda Metro jaya

| Kamis, 06/09/2018 11:17 WIB
Mafia Tanah Penjual Aset Pemprov DKI Diringkus Polda Metro jaya Aparat Subdit Harta Benda (Harda) Ditreskrimum Polda Metro Jaya mengungkap kasus penipuan sebidang tanah milik Pemprov DKI Jakarta sekaligus meringkus delapan mafianya pada areal tanah seluas 2,9 hektar.

JAKARTA (aksi.id) - Aparat Subdit Harta Benda (Harda) Ditreskrimum Polda Metro Jaya   mengungkap kasus penipuan sebidang tanah  milik Pemprov DKI Jakarta sekaligus meringkus delapan mafianya pada areal tanah seluas 2,9 hektar. Para mafia spesialis tanah ini sempat menggugat Pemprov DKI ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur atas tanah di kantor Samsat Jakarta Timur, Jalan DI Panjaitan, Cipinang pada Tahun 2014.

Dalam aksinya para tersangka menggunakan dokumen palsu menuntut Pemprov DKI. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan pembayaran nilai ganti rugi sebesar Rp340 miliar terhadap tanah yang telah dibangun sebagai kantor Samsat Jakarta Timur.

"Kasus ini kami kembangkan karena pihak Pemprov merasa dirugikan. Saat mengajukan gugatan tahun 2014 tersebut, para tersangka ini mengajukan tuntutan ganti rugi Rp340 miliar. Dari penelusuran dapat kami temukan unsurnya," kata Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya AKBP Ade Ary di Polda Metro Jaya, Rabu (5/8/2018).

Ade melanjutkan, dari gugatan perdata yang dilayangkan ke PN Jakarta Timur,  para tersangka mengaku-ngaku sebagai ahli waris atas tanah yang disengketakan. Para mafia tanah yang diringkus bermodus menggunakan dokumen palsu, diantaranya S, M, DS, I R, YM, ID, INS, dan I.

"Modusnya dilakukan dengan membuat sertifikat palsu, akta jual belu palsu seolah-olah mereka terjadi transaksi dengan pemilik lama. Dijadikan dasar gugatan, mengunggugat Pemprov DKI Jakarta Ro340 miliar," ujar Ade.

Polisi membeberkan peran para tersangka dalam kasus ini dengan terperinci. S merupakan inisator yang merekayasa surat-surat palsu saat menggugat Pemprov DKI atas lahan seluas 2,9 hektar. Awalnya, kata Ade, S mendatangi keluarga yang dianggap sebagai ahli waris atas tanah yang hendak digugat.

Tersangka S lalu membujuk para ketujuh orang ini setelah mengklaim sebagai teman dari orangtua para tersangka. "Awalnya tersangka S ini mendatangi para ahli waris, tujuh ahli waris ini. Tersangka S mengaku kenal baik dengan bapak dari para tujuh ahli waris, yaitu saudara Ukar. Dia menyampaikan kepada ahli waris apakah kalian ingin, ini tanah orang tua kalian mau kita ambil lagi," katanya.

Bukannya membantu mengembalikan tanah waris kepada ketujuh tersangka, S malah memalsukan dokumen-dokumen yang dijadikan sebagai dasar hukum untuk menggugat Pemprov DKI. Untuk memuluskan aksinya, S menjanjinkan pembagian 25 persen kepada para tersangka lainnya apabila namanya mau dicantumkan sebagai ahli waris atas tanah tersebut.

"Nah tolong dibantu diproses lah dokumen-dokumen palsu itu sehingga terbit sertifikat palsu, dengan janji dari tersangka S. Akan dibagi 25 persen. Ini kan aneh. Kalau memang tanah ini tanah orangtuanya, tentunya tidak mau menerima 25 persen, tapi diiming-imingi oleh tersangka S bahwa ya saya bantu kalau berhasil nanti kamu akan saya kasih 25 persen untuk para ahli waris," Ade menerangkan lebih jauh.

Dokumen Palsu

Dari kongkalikong dan berbekal dokumen palsu ini, lanjut Ade, para tersangka bisa memenangkan gugatan ke Pemprov DKI terkait ganti rugi tanah seluar 2,9 hektar setelah hakim PN Jakarta Timur mengeluarkan putusan perkara tersebut. Namun, Ade menyampaikan jika Pemprov DKI langsung melayangkan banding ke Pengadilan Tinggi atas gugatan yang dimenangkan para tersangka. "Mereka (para tersangk) sempat menang untuk tingkat Pengadilan Negeri," katanya.

Saat gugatan banding bergulir, Pemprov DKI Jakarta juga melaporkan dugaan pemalsuan surat ke Polda Metro Jaya dengan nomor LP/2990/VI/2016/Dit.Rrekrimum tertanggal 17 Juni 2016. "Saat ini masih terus berproses karena Pemprov DKI Jakarta mengajukan banding. Kemudian dengan adanya laporan polisi yang kami terima," kata Ade.

Ade menyebutkan, dasar Pemprov melaporkan kasus ini setelah Kantor Wilayah Pertanahan Jakarta Timur menyatakan jika pihak yang memenangi gugatan perdata di pengadilan atas tanah seluas 2,9 hektar menggunakan dokumen-dokumen palsu. "Teman-teman di BPN Kanwil DKI sudah menyatakan palsu, sudah ada tulisannya seperti ini, sertifkat ini tidak diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Jaktim," kata dia.

Polisi akan terus mengembangkan apakah ada keterlibatan pihak lain. Namun, Ade menyampaikan, polisi belum menemukan indikasi apakah ada keterlibatan hakim di pengadilan yang memenangkan gugatan yang dilayangkan para tersangka. "Kami masih dalami," kata dia.

Para tersangka dijerat Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Pasal 264 KUHP tentang Pemalsuan Akta Autentik dan Pasal 266 KUHP tentang Menyurh Memberikan Keterangan Palsu ke Dalam Akta Autentik. "Ancaman pidana maksimal 5 tahun," tandas Ade.

Keyword Mafia Tanah