JAKARTA (Aksi.id) -  Komisi IX DPR RI akan mengadakan Rapat Kerja Gabungan (RAKERGAB) dengan Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan, dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dan  Direktur Utama BPJS Kesehatan, Senin (17/9/2018) pukul 14.00 WIB, di Ruang Rapat Komisi IX, Gedung Nusantara 1.

Agendanya begitu sangat penting, guna membahas bagaimana menanggulangi dan mengendalikan defisit keuangan di BPJS Kesehatan. "Agenda ini juga ditunggu oleh jutaan pasien, dokter, rumah sakit yang terkena imbas dari defisitnya keuangan BPJS yang begitu besar untuk tahun ini," kata Ketua Umum Pengurus Pusat Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia Tony Samosir  dalam siaran pers di Jakarta, Senin (17/9/2018).

Rakergab tersebut bersifat terbuka. Masyarakat diperbolehkan melihat dan mendengar rapat tersebut. Caranya, datang ke DPR dengan membawa KTP, lalu sampaikan kepada petugas ingin ke Balkon Ruang Rapat Komisi IX untuk mengikuti rapat tersebut.

Dikatakan, mengapa begitu penting kita hadir di sana? Kehadiran kita ingin memastikan bahwa pengambil kebijakan publik ini benar-benar memperhatikan aspirasi masyarakat.

"Perlu Anda semua ketahui, Rapat Kerja di Komisi IX jarang ada masyarakat yang terlibat dan mengawasi. Jarang juga diliput oleh wartawan. Sehingga, tugas-tugas mereka jauh dari pengawasan," kata Tony meyakinkan.

Marilah pasien yang selama ini dirugikan oleh kebijakan BPJS Kesehatan untuk datang menghadiri. Dokter dan pemilik rumah sakit, yang sudah tidak dibayar berbulan-bulan oleh BPJS Kesehatan, mari kita kawal rapat mereka bersama-sama

Yang jelas, ta,bah Tony, dengan kedatangan kita, berharap DPR akan lantang bersuara. Menteri Keuangan berani membuka audit  BPKP, yang bisa menjelaskan kenapa keuangan BPJS Kesehatan terus defisit. "Apakah ada pelanggaran di sana, mari kita cari bersama-sama," tandas Tony.(helmi)