press enter to search

Selasa, 16/10/2018 01:10 WIB

Guru di Blitar Mogok, Polwan Dikerahkan Mengajar

| Rabu, 26/09/2018 12:28 WIB
Guru di Blitar Mogok, Polwan Dikerahkan Mengajar Anggota Polwan mengajar di salah satu sekolah dasar negeri (SDN) di Blitar, Jawa Timur, Rabu (26/9). ANTARA FOTO/Irfan Anshori

BLITAR (aksi.id) - Aksi mogok mengajar yang dilakukan para Guru Tidak Tetap (GTT) di berbagai wilayah di Kabupaten Blitar membuat kegiatan belajar mengajar terganggu. Para GTT berencana menggelar aksi ini selama dua hari kedepan.

Terganggunya kegiatan belajar mengajar di wilayah Blitar akibat aksi mogok mengajar ini diakui oleh Dinas Pendidikan.

"Kalau dikatakan mengganggu, ya sangat mengganggu. Ya kami minta supaya nggak usah lama-lama lah. Kalau sudah selesai ya bisa mengajar kembali," pinta Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, Budi Kusumarjaka, Senin (24/09/2018).

Para guru yang berstatus ASN kini harus merapel sejumlah kelas agar proses KBM tidak lumpuh. Meskipun begitu, diakui Budi, hal ini juga tidak akan maksimal. Dari laporan yang dihimpun di lapangan, ada SD Sumberasri 3 diliburkan secara bergantian. Ini imbas dari aksi mogok kerja oleh para GTT.

Tak ada yang bisa diperbuat oleh Pemkab Blitar. Sebab ketentuan rekruitmen ASN ada di Pemerintah Pusat.

"Kami akan saluran aspirasinya. Karena rekruitmen itu kewenangan dari Pemerintah Pusat. Kami juga berupaya mengajukan banyak, tapi nyatanya yang dibuka masih belum realistis dengan kondisinya," papar Budi.


Aksi mogok mengajar guru tidak tetap di Blitar. Foto: jatimnow.com

 

Diketahui, pada Senin (24/09/2018) pagi, para GTT di sejumlah wilayah di Kabupaten Blitar menggelar aksi mogok mengajar. Selain berorasi, beberapa diantaranya juga menggelar aksi Long March.

Secara umum GTT meminta agar Pemerintah merevisi Permenpan-RB No. 36 tahun 2018 terkait batasan usia bagi rekruitmen ASN. Termasuk memperhatikan honor yang diterima.

Budi menambahkan, bila kondisi ini terus dibiarkan, proses pendidikan belajar mengajar akan berhenti.

"Karena kekurangan guru dan Kepala Sekolah kita sangat besar. Bahkan kalau ini terus dibiarkan, ditambah banyak guru yang pensiun dan rekruitmen hanya sedikit, bisa kolep," pungkas Budi.

Akhirnya, polisi pun turun tangan. Mereka masuk kelas untuk mengajar beberapa lembaga pendidikan, khususnya SD yang kekurangan tenaga pengajar.

Seperti yang terpantau di beberapa SD Negeri di Kecamatan Sutojayan, Garum dan Wlingi. Sejak jam pertama pelajaran, sekitar pukul 07.30 wib, beberapa polisi masuk ke kelas 1,2,3 dan 4. Para polisi ini menyesuaikan dengan materi pelajaran sesuai pengetahuan mereka.

Kapolres Blitar AKBP Anissullah M Ridha membenarkan hal ini. Para polisi menurutnya, harus hadir dalam kondisi apapun untuk melancarkan aktivitas masyarakat. Apalagi ini berkaitan dengan proses belajar mengajar bagi para generasi bangsa.