press enter to search

Selasa, 16/10/2018 00:20 WIB

Presiden Jokowi Minta Jangan Desak Pemerintah Percepat Pemulihan Palu dan Donggala

Redaksi | Kamis, 11/10/2018 08:31 WIB
Presiden Jokowi Minta Jangan Desak Pemerintah Percepat Pemulihan Palu dan Donggala Kondisi pasca gempabumi dan tsunami Palu-Donggala, Sulawesi Tengah. (Foto: Liputan6)

JAKARTA (aksi.id) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta berbagai kalangan untuk tak mendesak pemerintah segera mempercepat pemulihan pasca gempa Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah, seperti kondisi normal.

"Kondisi seperti itu harus kita ketahui. Jangan mendesak ini, mendesak itu. Kondisi lapangan berbeda dengan yang seperti kita bayangkan. Yang paling penting, menurut saya, BBM sudah baik, listrik sudah di atas 70 persen," ujar Jokowi di Pondok Pesantren Minhajurrosyidin, Pondok Gede, Jakarta Timur, Rabu (10/10/2018).

Kecepatan layanan yang telah dilakukan oleh berbagai pihak tersebut, menurutnya, juga harus mendapatkan apresiasi. Sebab, tak sedikit pihak yang turut membantu memulihkan kondisi meskipun tanpa peralatan yang memadai.

"Saya kira, kecepatan seperti itu harus kita apresiasi pada yang mengerjakan di lapangan, mengoperasikan lagi tiang yang roboh, membetulkan kabel-kabel yang terputus, kerja berat tanpa peralatan yang memadai karena memang dikerjakan manual," jelasnya.

Para pekerja di lapangan pun telah memperbaiki hampir 70 persen aliran listrik yang sempat terganggu. Dampak dari bencana ini, kata dia, membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan perbaikan hingga keadaan kembali normal. Oleh karena itu, ia meminta pihak yang tak memahami kondisi lapangan agar berhati-hati dalam memberikan komentarnya.

"Gempa seperti ini memerlukan waktu untuk masuk dan normal kembali. Jangan sampai banyak yang berkomentar, tapi nggak ngerti di lapangan," ujar Jokowi.

Presiden pun mengakui, masih terdapat kekurangan dalam penyelesaian masalah di wilayah terdampak bencana. Kendati demikian, seluruh pihak telah diterjunkan, termasuk TNI, Polri, dan BNPB.

Sementara itu, terkait layanan pemerintahan daerah, Presiden telah meminta pemda untuk membuka kembali layanan kepada masyarakat. "Informasi yang saya terima pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, setelah saya perintahkan buka, ya buka," ucapnya.

Kendati demikian, ia mengakui, pelayanan pemda masih belum maksimal karena tak sedikit keluarga pegawai pemda turut menjadi korban.

"Juga, mereka sendiri yang rumahnya roboh tidak 1, 2, 3. Contoh, kepolisian mengapa juga di Palu juga dari sisi semangatnya di awal-awal drop juga karena lebih dari 200 terseret oleh tsunami dan belum ketemu. Baru ketemu 30, informasi yang saya terima," katanya.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyampaikan, pascabencana Sulawesi Tengah, Polri mengerahkan ribuan anggotanya. Sebanyak 20 Satuan Setingkat Kompi (SSK) atau 2.029 personel dari Pasukan Brimob Nusantara dikerahkan. Tidak hanya itu, Mabes Polri dan Polda juga mengirimkan tenaga medis dan Tim DVI.

Kegiatan yang diberi nama AMAN NUSA II ini menyiapkan personel polisi dari beberapa daerah di Indonesia. Menurut Tito, pengerahan ini akan terus dilakukan karena evakuasi dan pencarian korban gempa dan tsunami Sulteng akan dihentikan pada 11 Oktober. (aliy/sumber: republika.co.id)