press enter to search

Kamis, 15/11/2018 01:14 WIB

Aksi Bela Tauhid Tuntut Pemerintah Akui Bendera Tauhid Yang Dibakar

Redaksi | Jum'at, 02/11/2018 11:31 WIB
Aksi Bela Tauhid Tuntut Pemerintah Akui Bendera Tauhid Yang Dibakar Aksi Bela Tauhid (Foto. Ilustrasi )

JAKARTA (Aksi.id) - Ketua Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Maarif mengatakan Aksi Bela Tauhid jilid II akan menuntut pemerintah dan Pengurus Besar (PB) Nahdlatul Ulama (NU) agar mengakui benda yang dibakar Banser NU di Garut adalah bendera tauhid, bukan bendera Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Slamet mengatakan hal tersebut saat menyambangi media center Prabowo-Sandi di Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, tadi malam Kamis (1/11).

Hari ini, Aksi Bela Tauhid rencananya dilaksanakan di seberang Istana Kepresidenan setelah massa melakukan salat Jumat berjamaah di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat.

"Sampai saat ini belum ada dari pemerintah maupun PBNU menyatakan hal itu. Kita akan menuntut itu, adanya pengakuan dari pemerintah, negara, bahwa betul bendera yang dibakar bendera tauhid," ucap Slamet di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya, Jakarta, Kamis (1/11) malam.

Slamet menegaskan tidak ada ormas yang memiliki bendera seperti yang dibakar anggota Banser di Garut. Termasuk pula HTI yang telah dinyatakan dilarang pemerintah. Dari sudut pandang agama, kata Slamet, juga tidak ada pandangan bendera tauhid adalah milik suatu ormas.

Slamet pun menyayangkan ketika pemerintah dan PBNU hingga saat ini belum mengamini hal tersebut. Atas dasar itu, sambungnya, aksi bela tauhid kedua akan tetap dilaksanakan meski polisi telah menetapkan tersangka terhadap dua anggota Banser pelaku pembakaran bendera.

Sebelum dua orang itu ditetapkan jadi tersangka, polisi melepas pelaku pembakaran dengan alasan tidak ada niat jahat. Polisi lalu lebih dulu menetapkan tersangka pada pelaku pembawa dan pengibar-kibar bendera berkalimat tauhid ke tengah perayaan Hari Santri Nasional di Limbangan, Kabupaten Garut.

"Nah ini baik PBNU dan pemerintah sampai saat ini belum ada pengakuan itu. Mereka masih mengalihkan, membuat alibi, bahwa itu bendera ormas tertentu," ucap Slamet.

Slamet lantas meminta pihak kepolisian agar menegakkan hukum secara adil. Dia berharap polisi tidak berhenti mengusut kasus pembakaran bendera ketika sudah ada dua anggota Banser yang dijadikan tersangka.

Dia menilai ada aktor intelektual di balik aksi pembakaran bendera di Garut. Aktor intelektual tersebut, lanjutnya, berupaya untuk mendoktrin umat Islam agar memusuhi bendera tauhid atau panji Rasul.

Menurut Slamet, memburu aktor intelektual itu tidak kalah penting agar nampak motif sebenarnya dari aksi pembakaran bendera.

"Pembakaran itu efek dari doktrin-doktrin mereka yang selama ini diarahkan kemudian tersistematis untuk memusuhi bendera panji Rasulullah," kata Slamet.

Persaudaraan Alumni 212 dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama berencana menggelar Aksi Bela Tauhid di depan Istana Negara pada siang ini, Jumat (2/11). Sebelumnya, aksi bela tauhid juga pernah dilakukan di depan kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada Jumat lalu (26/10).


"Dipusatkan di depan Istana Negara, dari Masjid Istiqlal terus ke istana," ujar Sekretaris Umum Persaudaraan Alumni 212, Bernard Abdul Jabbar saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (1/10).

Ia mengatakan aksi tetap digelar meskipun aktor yang membakar bendera itu sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian. "Kita ingin mencari dalang yang bakar bendera berlafaskan tauhid itu, walaupun yang sudah bakar itu sudah jadi tersangka," kata dia.

Aksi Bela Tauhid sendiri merupakan buntut dari pembakaran bendera hitam bertuliskan kalimat tauhid oleh anggota Barisan Ansor Serbaguna (Banser) Nahdlatul Ulama di Garut. Pembakaran terjadi saat perayaan hari santri di daerah Limbangan, Garut, pada Senin (22/10).

Menanggapi polemik bendera tauhid yang terjadi, pada malam 26 Oktober 2018, Wakil Presiden Jusuf Kalla yang juga Ketua Dewan Mesjid Indonesia (DMI) mengumpulkan ormas-ormas Islam di rumah dinasnya.

Hasil pertemuan di rumah dinas JK pada 26 Oktober lalu, mereka yang bertemu bersepakat menjaga perdamaian usai ada Aksi Bela Tauhid yang berlangsung pada siang harinya. Mereka yang hadir di antaranya Ketua MUI Ma`ruf Amin, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nasir Ketua PBNU Said Aqil Siradj, Ketua Syarikat Islam Hamdan Zoelva, dan Dewan Penasihat Pimpinan Pusat Persatuan Islam Indonesia (Persis) Maman Abdurahman.

Usai pertemuan di rumah JK, Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nasir menyatakan semua pihak sepakat untuk mengedepankan cara merekatkan kebersamaan di tubuh bangsa ini di tengah tahun politik.

"Kita juga ingin ada suasana kondusif," kata Haedar saat itu.

Aksi Bela Tauhid akan Tuntut Pemerintah Akui Bendera Tauhid
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengundang sejumlah pimpinan ormas Islam ke rumah dinasnya di kawasan Menteng, Jakarta, Jumat (26/10). (Dok. Biro Setwapres)


Sementara itu, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zainut Tauhid Saadi mengakui perbedaan persepsi memang mengemuka dalam pertemuan sekitar 3,5 jam di rumah JK tersebut.

Namun, itu terus didiskusikan hingga muncul lima butir kesepakatan yang lalu dibacakan JK selaku tuan rumah pertemuan. Salah satunya soal bendera pada butir kedua dan ketiga.

"Para Pimpinan ormas Islam yang hadir menyesalkan terjadinya pembakaran bendera di Garut dan sepakat untuk menjaga suasana kedamaian serta berupaya meredam situasi agar tidak terus berkembang ke arah yang tidak diinginkan," bunyi poin 2.

"Dalam upaya menyelesaikan dan mengakhiri masalah ini, oknum yang membakar dan membawa bendera telah menyampaikan permohonan maaf. Pimpinan GP Anshor serta Nahdlatul Ulama menyesalkan peristiwa tesebut dan telah memberikan sanksi atas perbuatan yang melampaui prosedur yang telah ditetapkan dan berharap tidak terulang kembali," bunyi poin 3. (CNNIndonesia)