press enter to search

Kamis, 15/11/2018 04:26 WIB

Tingkatkan Pemahaman tentang KIP, Ditjen Hubdat Laksanakan Sosialisasi

Redaksi | Jum'at, 09/11/2018 15:17 WIB
Tingkatkan Pemahaman tentang KIP, Ditjen Hubdat Laksanakan Sosialisasi

JAKARTA (Aksi.id) –  Tenaga ahli Komisi Informasi Pusat, Tya Tirta Sari bersama dengan Bambang Wijonarko selaku Kepala Bagian Publikasi dan Pelayanan Informasi Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan menyampaikan pentingnya memahami Keterbukaan Informasi Publik (KIP) baik bagi pemohon dan termohon.

Hal itu disampaikan dalam acara Sosialisasi Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat  (Hubdat) di Hotel Novotel Tangerang, Kamis (8/11/2018).

Tya Tirta Sari menjelaskan tentang pentingnya memahami KIP. Setiap warga Negara Indonesia yang sudah memiliki KTP dapat mengajukan permohonan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam suatu badan publik di daerahnya masing-masing.

Sebagai pemohon, kata dia,  masyarakat harus melengkapi persyaratan yang dapat dibedakan dari masing-masing kategori, yaitu sebagai berikut: individu, harus mempunyai KTP untuk melakukan permohonan. Kemudian kelompok yang harus melampirkan surat kuasa, fotokopi KTP dari orang yang dikuasakan sesuai jumlah anggota kelompok.

Yang terakhir, menurut Tya, adalah badan hukum (LSM) yang wajib melampirkan akta pendirian badan hukum yang telah disahkan. Untuk bisa malakukan permohonan informasinya, maka persyaratan harus dilengkapi.

Undang-Undang (UU) KIP No. 14 tahun 2008 dilindungi oleh banyak UU. Salah satunya karena berkaitan dengan UU HAM karena untuk pemenuhan hak untuk mendapat informasi.

“Selain itu ada UU tentang Pelayanan Publik sehingga apabila pemohon dialihkan dari satu tempat ke tempat lain untuk mengajukan permohonan informasi, dapat langsung menceritakan kronologisnya dan melaporkan ke Ombudsman,” papar Tya.

Selanjutnya adalah UU tentang Pers, wartawan akan berlindung pada UU Pers karena dalam tugasnya wartawan harus diberikan wewenang seluas-luasnya selama itu adalah informasi dan bukan dokumen. Jika dokumen yang diminta maka harus melalui jalur PPID.

3 Jenis Informasi

Menurut Tya, ada tiga jenis informasi dalam UU KIP. Yang pertama adalah berkala, artinya wajib diumumkan serta wajib diunggah minimal 6 bulan sekali. “Paling tidak diumumkan di dua media yaitu papan informasi dan situs badan publik,” sebut dia.

“Yang kedua adalah serta merta yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Terakhir adalah informasi setiap saat. Sifatnya pasif, dan diberikan hanya jika ada yang meminta sehingga sangat terkait dengan pihak ketiga,” lanjut Tya.

Sebagai termohon, kewajiban yang harus dipenuhi badan publik dalam pelayanan informasi adalah membuat laporan layanan informasi, menyiapkan meja layanan informasi agar pemohon mudah untuk mengajukan permohonan, menunjuk PPID.

Selanjutnya menetapkan SOP layanan informasi agar surat dapat sampai ke tempat tujuan dan tidak sembarang melakukan disposisi, serta menetapkan standar biaya agar pemohon yang menanggung setiap biaya yang timbul dari permohonan.(helmi/adinda)