TAIPEI (aksi.id) - Para pemilih di Taiwan menolak rencana mengakui pernikahan sesama jenis dan mendukung definisi bahwa perkawinan adalah antara laki-laki dan perempuan.

Sikap para pemilih tersebut tercermin dalam hasil serangkaian referendum yang digelar hari Sabtu (24/11).

Tahun lalu, satu pengadilan tinggi mengeluarkan putusan yang mendukung perkawinan sesama jenis dan meminta anggota parlemen mengeluarkan legislasi untuk mengatur secara teknis perkawinan tersebut.

Pemerintah mengatakan akan meneruskan rencana mengakui pernikahan sesama jenis, namun dukungan terhadap rencana ini diperkirakan mengecil dengan hasil referendum hari Sabtu.

Masalah perkawinan ini menjadi bahan pertanyaan di tiga referendum terpisah.

• Taiwan mendukung perkawinan sesama jenis, negara Asia pertama yang menerapkan langkah ini
• Dua perempuan Muslim Australia beda suara tentang perkawinan sejenis
• Australia sahkan undang-undang pernikahan sesama jenis

Kelompok-kelompok konservatif bertanya kepada pemilih apakah peraturan perundang-undangan yang ada saat ini, yang mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan hubungan dan penyatuan antara laki-laki dan perempuan, tidak perlu diubah.

Para aktivis LGBT sementara itu bertanya apakah pemilih setuju jika undang-undang diubah untuk mengakomodasi perkawinan sesama jenis.

Hasil referendum memperlihatkan pemilih mendukung kelompok-kelompok konservatif.

Sebelumnya, pemerintah mengatakan bahwa referendum tidak berdampak besar terhadap perintah mengubah undang-undang, seperti yang diperintahkan oleh pengadilan.

Diperkirakan pemerintah akan mengeluarkan peraturan khusus, tanpa mengubah pasal-pasal dalam kitab undang-undang hukum perdata Taiwan.

Dalam perkembangan lain, Presiden Tsai Ing-wen mundur sebagai pemimpin partai yang berkuasa, setelah partainya kalah dalam pemilu lokal.

Partainya, Partai Progresif Demokrat, yang mendukung kemerdekaaan Taiwan, banyak mengalami kekalahan di 13 kota yang mereka menangkan pada 2014.

Hubungan Taiwan dengan Cina memburuk sejak Tsai naik ke kekuasaan pada 2016.

Beijing menolak berhubungan dengannya karena ia tidak mengakui perjanjian Cina-Taiwan pada 1992 yang menyebutkan kedua pihak adalah bagian dari satu Cina.