press enter to search

Minggu, 16/12/2018 22:08 WIB

Segera Diresmikan, Pemerintah Ingin Diberlakukan Tarif Maksimum di Tol Trans Jawa

Redaksi | Kamis, 06/12/2018 16:22 WIB
Segera Diresmikan, Pemerintah Ingin Diberlakukan Tarif Maksimum di Tol Trans Jawa

JAKARTA (Aksi.id) – Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR Herry T Zuna mengatakan, berdasarkan arahan Menteri PUPR Basuki Hadmoeljobo, Pemerintah ingin asosiasi pengelola jalan tol segera mendetilkan besaran tarif maksimum tol Trans Jawa yang akan segera dioperasikan bulan ini.

Menteri PUPR meminta Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) merumuskan tarif tol untuk Trans Jawa sepanjang 870 km itu. “Dengan tarif maksimum, pengguna jalan tak harus membayar penuh Trans Jawa karena ada batasan tarif,” kata Kepala BPJT Herry di Jakarta, Rabu (5/12/2018).

“Kalau kita lihat sesuai arahan beliau (Menteri PUPR), ATI perlu segera mendetailkan besaran tarif maksimumnya,” kataya di Kementerian PUPR Jakarta itu.

Dengan tarif maksimum tersebut, lanjut Herry, nanti pengguna jalan tolnjarak jauh akan mendapatkan tarif yang lebih murah.

Seperti diketahui, Tol Trans Jawa ini sendiri bakal diresmikan pada pertengahan bulan ini. Jalan tol itu sudah bisa menghubungkan Jakarta-Surabaya, sehingga bisa memangkas waktu tempuh para pemudik jelang libur Natal dan Tahun Baru 2019 mendatang.

Dikatakan Herry, ke depan tol Trans Jawa menjadi kesatuan. Tol Trans Jawa sepanjang 870 km Merak-Surabaya kalau jarak jauh tidak harus membayar sepanjang itu. Tentu dicari maksimum tarifnya,” tambahnya

Harry melanjutkan, dalam penghitungan tarif ini badan usaha tetap memperhitungkan pengembalian investasi. Sebab itu, dia meminta badan usaha menghitung secara detil.

“Tetap (pengembalian investasi), sama seperti JORR kan kita integrasikan kalau pakai tarif maksimum 76 km kali Rp 900 kan Rp 70 ribu itu kita bikin Rp 15 ribu semua orang sama. Tapi investasinya tetap sama dipertahankan ini juga prinsipnya sama kalau diturunkan terus pengembalian berkurang, kan harus nombok, siapa yang nombok, makanya harus dihitung betul dibahas badan usaha dan ATI,” ungkapnya.

Ketua Umum ATI Desi Arryani mengatakan, asosiasi akan mengkaji wacana tarif maksimum tersebut. Sebab, badan usaha memiliki tanggung jawab pengembalian investasi ke pemegang saham.

“Memang harus dikaji karena masing-masing BUJT kan punya perjanjian pengusahaan jalan sendiri-sendiri. Dan Trans Jawa terdiri dari banyak BUJT totalnya 20. Sehingga kalau mau dibikin ada sudah diperjelas sama Pak Kepala BPTJ misalnya tarif terjauh, jadi kalau sudah tembus jarak yang sekian KM dia nggak nambah lagi. Itu memang harus dikaji,” ujarnya.

“BUJT kan harus mempertanggungjawabkan investasi kepada pemegang sahamnya. Kok dulu investasi seperti ini kok diubah. Sehingga harus dikaji betul-betul secara keuangan baru bisa nanti sepakati,” tutupnya.(helmi/berbagai sumber/adinda)

Keyword KemenPUPR