press enter to search

Minggu, 16/12/2018 22:57 WIB

KPK Tetapkan Bupati Jepara & Seorang Hakim di Pengadilan Semarang Sebagai Tersangka Suap

| Kamis, 06/12/2018 18:51 WIB
KPK Tetapkan Bupati Jepara & Seorang Hakim di Pengadilan Semarang Sebagai Tersangka Suap

JAKARTA (aksi.id) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Bupati Jepara 2017-2022, Ahmad Marzuqi (AM), bersama hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, Lasito (LAS), sebagai tersangka kasus suap. 

Setelah mendapatkan informasi dari masyarakat dan melakukan penyelidikan sejak November 2017, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi memberikan hadiah atau janji kepada Hakim Tunggal Praperadilan di PN Semarang.

"Terkait putusan atas praperadiIan kasus dugaan korupsi penggunaan dana bantuan partai politik dengan tersangka Bupati Jepara," kata Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, saat konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis.

Lasito selaku hakim pada Pengadilan Negeri Semarang diduga menerima hadiah atau janji dari Marzuqi.

"Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili terkait putusan gugatan praparadilan yang diajukan oleh AM atas penetapan dia sabagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah di PN Semarang tahun 2017," ucap Panjaitan.

Pada pertengahan 2017, kata dia, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah menyidik dugaan korupsi penggunaan dana bantuan partai politik DPC PPP Kabupaten Jepara 2011-2014 dengan tersangka Ahmad Marzuqi.

"AM kemudian mengajukan permohonan praperadiIan ke Pengadilan Negeri Semarang yang kemudian diregister dalam perkara Nomor: 13/PId.Pra/2017/PN.Smg," ucap Panjaitan.

Marzuqi mencoba mendekati Lasito melalui panitera muda di PN Semarang. "Hakim Tunggal memutuskan praperadilan yang diajukan AM dikabulkan dan menyatakan penetapan tersangka AM tidak sah dan batal demi hukum," kata dia.

Diduga Marzuqi selaku bupati Jepara memberikan total dana sebasar Rp700 juta (dalam bentuk rupiah sebesar Rp500 juta dan sisanya dalam bentuk dolar AS setara dengan Rp200 juta) kepada hakim Lasito terkait putusan atas praperadilan tersebut. 

"Diduga uang diserahkan ke rumah LAS di Solo dalam bungkusan tas plastik bandeng presto dan uang ditutup dengan kotak bandeng presto agar tidak terlihat," kata Panjaitan. 

Sebagai pihak yang diduga penerima, Lasito disangkakan melanggar Pasal 12 huruf c atau Pasal 11 UU Nomor 20/2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

KPK pun sangat menyesalkan terjadinya kembali penerimaan suap oleh penegak hukum, khususnya hakim serta terlibatnya kepala daerah. 

"Perbuatan para hakim tersebut kami pandang dapat merusak wibawa institusi peradilan di Indonesua sekaligus ketidakpercayaan pada kepala daerah yang diduga memberikan suap dalam kasus ini," kata Panjaitan yang berlatar perwira tinggi polisi itu.

PERKARA SEBELUMNYA

Sebelumnya Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, telah menetapkan Bupati Jepara, Ahmad Marzuki (saat itu Ketua DPC PPP Kab Jepara) sebagai tersangka kasus dugaan penyalahgunaan dana bantuan politik (Banpol) untuk Partai PPP Kabupaten Jepara TA 2011& 2012.

Menurut Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus, Johnny Manurung, melalui Jaksa penyidiknya, penetapan ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan suasana politik. Murni karena bukti-bukti dan saksi-saksi.

Selain bukti dan saksi, peran Ketua DPC PPP juga dikuatkan dalam amar putusan Pengadilan Tipikor Semarang untuk terdakwa Sodik, Rabu (20/7/2016).

Dalam amarputusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa, terdakwa Sodik (Bendahara 1) bersama-sama denga Ketua DPC PPP periode 2010-2015 terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan korupsi dana Banpol yang mengakibatkan kerugian negara.

Kejati sendiri belum memastikan kapan akan memeriksa Ahmad Marzuki sebagai tersangka. “Senin -Rabu (25-27 Juli) besok, kami akan memeriksa saksi-saksi. Termasuk saksi dari terpidana lain, Zaenal Abidin (saksi mahkota). Setelah pemeriksaan saksi-saksi selesai, kami akan segera memeriksa tersangka,” kata penyidik yang enggan disebutkan namanya.

Kasus tindak pidana korupsi ini bermula pada tahun 2011 & 2012 DPC PPP Kabupaten Jepara mendapat dana bantuan yang bersumber dari APBD Kabupaten Jepara yang seharusnya dipergunakan untuk biaya kegiatan politik dan kesekretariatan.

Dana yang diterima dua kali, yaitu tahun 2011 & 2012 sebesar Rp 149juta. Namun dalam prakteknya, dana banpol tersebut justru seharusnya utk pendidikan politik dan kesekretari digunakan untuk THR pengurus DPC atas perintah Ketua DPC PPP.

Dana tahun 2011 digunakan sebesar Rp 30 juta dan digunakan untuk kepentingan pribadi  Zainal Abidin sebesar Rp 23 juta. Sedangkan untuk bantuan tahun 2012 digunakan untuk THR sebesar Rp 21 juta.

Dalam kasus ini Zainal Abidin telah divonis terbukti dan bersalah sehingga dijatuhi hukuman penjara 1 tahun 4 bulan. Terpidana Sodik juga divonis terbukti dan bersalah sehingga dihukum 1 tahun penjara. 

SP3 DIBATALKAN

Pengadilan Negeri Semarang membatalkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas kasus dugaan korupsi dana bantuan untuk PPP Kabupaten Jepara dengan tersangka Bupati Ahmad Marzuki.

Pembatalan tersebut merupakan amar putusan atas gugatan prapengadilan yang dilayangkan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia terhadap Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah yang menghentikan perkara itu dalam sidang di Semarang, Selasa (18/07/2017).

Hakim tunggal yang mengadili perkara tersebut, Puji Widodo, menyatakan, SP3 Nomor PRINT 565/O.3/Fd.1/04/2017 tertanggal 6 April 2017 yang dikeluarkan oleh kejaksaan tidak sah dan batal demi hukum.

“Memerintahkan Kejaksaan Tinggi menerbitkan surat dilanjutkannya penyidikan,” katanya seperti dilansir dari Antara.

Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan SP3 yang diterbitkan kejaksaan bertentangan dengan surat perintah Jaksa Agung nomor Per-039/A/JA/10/2010 tentang tata kelola administrasi dan teknis penanganan perkara tindak pidana khusus.

Dalam aturan itu, lanjut dia, dijelaskan jika SP3 harus melalui proses ekspose terlebih dahulu.

“Dari fakta persidangan diketahui penghentian perkara tersebut tidak pernah melalui proses ekspose,” katanya.

STATUS TERSANGKA DIBATALKAN

Namun  Pengadilan Negeri Semarang, Jawa Tengah, membatalkan status tersangka korupsi untuk Bupati Jepara Ahmad Marzuki.

Marzuki sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi dana bantuan keuangan untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Jepara tahun 2011-2012.

Surat perintah penyidikan (sprindik) yang diterbitkan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah atas nama Marzuki dibatalkan hakim. Marzuki mengajukan diri sebagai pemohon di gugatan praperadilan di PN Semarang.

"Menerima permohonan pemohon. Menyatakan surat perintah penyidikan atas nama termohon sebagai tersangka tidak sah," ujar hakim tunggal Lasito membacakan putusan, Senin (13/11/2017).

Penetapan tersangka untuk Bupati Jepara itu diputuskan tidak sah lantaran tidak memenuhi dua alat bukti yang cukup. Dalam pertimbangannya, hakim menilai bukti permulaan yang digunakan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah tidak cukup kuat. Dua alat bukti yang dimaksud adalah keterangan saksi dan bukti surat.

Hakim menegaskan bahwa bukti yang digunakan tidak mencukupi untuk dijadikan dasar sebagai penetapan tersangka. Alat bukti belum dapat menggambarkan perbuatan pidana yang dilakukan oleh pemohon.

(antara dan bebagai sumber).