press enter to search

Jum'at, 18/01/2019 20:50 WIB

PVMBG Ingatkan Potensi Tanah Longsor Bulan Ini Lebih Tinggi Ketimbang Desember 2018

| Sabtu, 12/01/2019 17:02 WIB
PVMBG Ingatkan Potensi Tanah Longsor Bulan Ini Lebih Tinggi Ketimbang Desember 2018 Tanah longsor di jalur kereta. Foto: ilustrasi

JAKARTA  (aksi.id) - Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) memperkirakan potensi gerakan tanah di Indonesia pada Januari 2019 lebih tinggi ketimbang Desember 2018.

Kepala PVMBG Kasbani dalam siaran pers mengatakan potensi gerakan tanah itu meluas ke sebagian besar wilayah Indonesia, terutama Sumatera, Pulau Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Papua.

“Penyebabnya akibat kemiringan lereng, tanah lapuk yang mudah tererosi, saluran drainase buruk dan dipicu hujan lebat sebelum dan saat terjadinya gerakan tanah,” ujar Kasbani, Sabtu.

Baru-baru ini, kata Kasbani, gerakan tanah terjadi di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Kabupaten Manggarai, NTT, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan dan Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan.

Dampaknya, menurut Kasbani, tanah longsor mengakibatkan satu rumah rusak berat dan satu rumah lainnya rusak ringan di Kota Balikpapan.

Longsor, lanjut Kasbani, juga menghambat lalu lintas di Manggarai dan Toraja Utara, juga jalan retak di Sinjai.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanganan Bencana (BNPB) mengatakan bencana akibat hidrologi, di antaranya tanah longsor dan banjir, merupakan bencana yang paling banyak terjadi dan menimbulkan korban jiwa pada 2018 di Indonesia.

BNPB) mencatat sebanyak 40,9 juta masyarakat Indonesia tinggal di daerah rawan bencana longsor.

 Sutopo Purwo Nugroho mengatakan 274 kabupaten dan kota di Indonesia berlokasi di kawasan rawan longsor tingkat sedang dan tinggi.

Daerah longsor itu, kata Sutopo, tersebar di sepanjang bukit barisan di Sumatra, Jawa bagian tengah dan selatan, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

“Tidak mungkin 40,9 juta orang kita relokasi, terlanjur di sini, jangan sampai bertambah yang tinggal di daerah rawan bencana,” jelas Sutopo dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.

BNPB meminta pemerintah daerah tidak mengabaikan aturan tata ruang di kawasan rawan bencana agar jumlah penduduk yang tinggal di kawasan rawan bencana tidak bertambah, kata Sutopo.

Sutopo mengatakan peta perkiraan longsor bisa diakses melalui situs ww.vsi.esdm.go.id, namun selama ini tidak banyak masyarakat yang mengakses informasi tersebut.

“Tidak ada alasan pemerintah provinsi tidak mengetahui peta rawan longsor di Indonesia,” kata dia.

Selain itu, Sutopo meminta pengarusutamaan risiko bencana dalam pembangunan nasional.

“Perlu ditingkatkan budaya sadar bencana, peringatan dini longsor, sosialisasi, penegakan hukum, dan lainnya,” ujar Sutopo.

Longsor terjadi di Kampung Cimapag, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada Senin, 31 Desember.

Kejadian itu mengakibatkan 15 orang meninggal dunia dan 20 orang masih hilang. Sebanyak 63 orang selamat dan tiga lainnya luka-luka.

BNPB mencatat 132 kali kejadian longsor di Sukabumi selama 2018 hingga 2019.

Berdasarkan peta prakiraan terjadinya longsor di Kabupaten Sukabumi pada Januari 2019 dari PVMBG, terdapat 33 kecamatan di Kabupaten Sukabumi yang masuk kategori longsor menengah hingga tinggi.

Pada zona dengan potensi menengah dapat terjadi longsor jika curah hujan di atas normal, terutama pada daerah yang berbatasan dengan lembah sungai, gawir, tebing jalan atau jika lereng mengalami gangguan.

Sedangkan pada zona dengan potensi tinggi, longsor dapat terjadi jika curah hujan di atas normal, dan longsor lama dapat aktif kembali.

Sumber: Anadolu Agency