JAKARTA (aksi.id) - Mendagri Tjahjo Kumolo disebut dalam sidang kasus dugaan suap perizinan proyek Meikarta dengan terdakwa Bupati nonaktif Bekasi Neneng Hasanah Yasin di Pengadilan Negeri (PN) Bandung.

Disebutkan, Mendagri Tjahjo disebut pernah meminta Neneng membantu masalah perizinan proyek Meikarta.

Menurut Mendagri, pembahasan perizinan dengan Bupati adalah hal yang wajar. "Saya sudah biasa melakukan telepon, memanggil, termasuk yang berkaitan kalau ada permasalahan antara pemda pusat, pemda daerah dan pemda kota/kabupaten yang berkaitan dengan perizinan yang ada," kata Tjahjo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/1).

Dia menjelaskan, asal muasal pembahasan soal perizinan Meikarta dengan Bupati Neneng. Ini bermula dari perbedaan persepsi antara Pemerintah Daerah (Pemda) Jawa Barat dan Pemda Bekasi. Hingga Mendagri perlu berkonsultasi dengan DPR.

"Kami dipanggil DPR hasilnya segera Kemendagri mengundang rapat. Kemudian saya menugaskan Dirjen Otda untuk mengundang mereka rapat," ujarnya.

"Sudah jelas intinya bahwa kewenangan memberikan izin itu ada pada pemerintah Kabupaten Bekasi. Hanya koordinasinya dengan pemerintah Jabar," sambungnya.

Setelah mengetahui masalah perizinan ada di Pemda Bekasi, Tjahjo mengaku langsung menghubungi Neneng melalui telepon. Dia mengaku memang pernah menyebut kata `bantu` pada Neneng.

"Saya telepon Bupati (Neneng) `ya sudah laksanakan. Dengan baik. Tolong dibantu supaya cepat perizinannya sesuai dgn aturan yang ada. Sesuai dengan PTSP`. Dijawab dengan yang bersangkutan `ya sesuai dengan aturan yang ada. Sudah selesai," ungkapnya

Politikus PDI Perjuangan ini juga menjelaskan, penggunaan diksi `tolong dibantu`. Dia berdalih diksi itu bukan diartikan agar dipermudah, tapi supaya cepat tuntas persoalannya.

"Ya kan bahasa. Tolong dibantu ya ini kan sudah selesai semua, biar cepat, gitu aja, menyangkut investasi daerah. Hampir semua gubernur bisa anda tanya, sering saya undang, menyangkut urusan investasi," ucapnya. (ds/sumber merdeka.com)