Kasus Suap Mantan Bupati, 10 Anggota DPRD Lampung Tengah Diperiksa KPK
JAKARTA (Aksi.id) - KPK menjadwalkan pemeriksaan 10 anggota DPRD Lampung Tengah terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat mantan Bupati Lampung Tengah Mustafa. Pemeriksaan dilakukan di Sekolah Pendidikan Kepolisian Negara (SPN) Polda Lampung Tengah.
Mereka yang diperiksa adalah Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Lampung Tengah, Syamsudin; Ketua Komisi II DPRD Lampung Tengah, Anang Hendra Setiawan; Wakil Ketua Komisi II DPRD Lampung Tengah, Sopian Yusuf; Sekretaris Komisi II DPRD Lampung Tengah, Hi Roni Ahwandi; anggota Komisi II DPRD Lampung Tengah, Febriyantoni.
Kemudian anggota Komisi II DPRD Lampung Tengah, Sumarsono; anggota Komisi II DPRD Lampung Tengah, Wahyudi; anggota Komisi II DPRD Lampung Tengah, Slamet Widodo; anggota Komisi II DPRD Lampung Tengah, Sukarman; dan anggota Komisi II DPRD Lampung Tengah, Muhlisin Ali.
"Kami harap para saksi datang dan menjelaskan dengan jujur apa yang diketahui terkait dugaan aliran dana, proses pengesahan anggaran dan materi perkara lainnya yang ditanyakan penyidik," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Selasa (12/2).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan mantan Bupati Lampung Tengah Mustafa sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi.
Mustafa diduga menerima hadiah atau janji terkait dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2018 dan penerimaan-penerimaan hadiah atau janji lainnya dari calon rekanan proyek-proyek di lingkungan Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah.
Mustafa juga diduga menerima fee dari ijon proyek-proyek di lingkungan Dinas Bina Marga dengan kisaran fee sebesar 10 persen hingga 20 persen dari nilai proyek. Total dugaan suap dan gratifikasi yang diterima Mustafa yaitu sebesar sekurangnya Rp 95 Miliar.
Total Rp 95 miliar tersebut diperoleh Mustafa dari kurun waktu Mei 2017 hingga Februari 2018 dengan rincian Rp 58,6 milyar dengan kode IN BM berasal dari 179 calon rekanan, dan sebesar Rp 36,4 milyar dengan kode IN BP berasal dari 56 calon rekanan.
Penetapan ini merupakan pengembangan kasus suap terkait persetujuan pinjaman daerah untuk APBD Lampung Tengah tahun 2018 yang membuat Mustafa divonis 3 tahun pidana penjara dan denda sebesar Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan. (ds/sumber liputan6.com)
Artikel Terkait :
Artikel Terbaru :
TERPOPULER
- Arus Balik Kendaraan Masih Normal, Korlantas Tunda Rekayasa One Way
- Terpantau Tren Kenaikan Volume Pengguna Commuter Line, KAI Commuter Lakukan Penyesuaian Akses Keluar Masuk Di Stasiun Bogor
- Jasa Raharja, Kemenko PMK, Kemenhub, dan Korlantas Polri Gelar Evaluasi Mudik dan Persiapan Mudik Balik 2024
- Jasa Raharja Serahkan Santunan Meninggal Dunia Kepada Satu Ahli Waris Korban Laka Km 58 yang Teridentifikasi
- Layani Lebih dari 250 Ribu Pengguna Commuter Line Jabodetabek Hingga Pukul 15.00 WIB, KAI Commuter Imbau Jaga Keselamatan Dalam Menggunakan Commuterline
- Tembus 31 Ribu Lebih Pengguna KRL Jabodetabek Turun Di Stasiun Bogor, KAI Commuter Imbau Selalu Awasi Anak dan Barang Bawaan
- Jasa Raharja Serahkan Santunan Korban Kecelakaan di KM 370 A Tol Batang-Semarang
- Normalisasi Terus Dilakukan, Jalur Rel Sudah Bisa Dilalui Dua Arah
- Pastikan Kelancaran Arus Balik di Wilayah Lampung, Jasa Raharja Kemenko PMK, Kemenhub, dan Korlantas Polri Gelar Tinjauan ke Pelabuhan Panjang dan Bakauheni
- Masih Terus Meningkat, Lebaran Hari Keempat Pengguna Commuter Line di Wilayah 6 Yogyakarta Tembus 300 Ribu Lebih