press enter to search

Sabtu, 20/04/2024 07:38 WIB

KSOP Pontianak Canangkan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi

Redaksi | Selasa, 19/02/2019 15:11 WIB
KSOP Pontianak Canangkan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi

PONTIANAK (Aksi.id) – Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Pontianak mendukung upaya pencanangan pembangunan wilayah zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di wilayah Propinsi Kalimantan Barat.

Demikian dikatakan Kepala Kantor KSOP Kelas II Pontianak Capt. Bintang Novi usai menjadi saksi acara Pencanangan pembangunan zona integritas sembilan Satuan Kerja Polda Kalimantan Barat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), di Pontiana (18/2/2019).

IMG-20190219-WA0001

Menurut Capt. Bintang Novi dengan keterlibatan KSOP Kelas II Pontianak dalam pencanangan Zona Integritas ini bisa menjadi pemicu dan motivasi bagi seluruh jajaran Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Pontianak serta seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di wilayah Propinsi Kalimantan Barat.

“Kami berharap dengan dilibatkannya KSOP Pontianak dalam pencanangan zona integritas ini dapat menjadi contoh atau pilot project bagi seluruh UPT Ditjen Perhubungan Laut dalam mendukung upaya pencegahan tindak korupsi di wilayah Kaliamantan Barat,” kata Capt. Bintang.

Seperti diketahui Zona Integritas merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu instansi yang mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan  Wilayah Bebas Korupsi (WBK) melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

IMG-20190219-WA0002

Terkait dengan hal ini, lanjut Capt. Bintang bahwa pembentukan zona integritas dilakukan melalui reformasi birokrasi dengan tujuan utama terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan kolusi (KKN) serta terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat .

“Memang harus diakui bahwa untuk membangun zona integritas bukan hal yang mudah, namun juga bukan suatu hal yang mustahil. Setiap instansi pemerintah perlu membangun komitmen bersama dan melakukan perubahan secara terstruktur, mulai dari membangun budaya kerja, memangkas birokrasi yang berbelit-belit, meningkatkan profesionalisme SDM, serta melakukan pengawasan secara efektif,” kata Capt. Bintang.(aliy/adinda)