press enter to search

Selasa, 26/05/2020 19:16 WIB

KPK Periksa Dirut Jasa Tirta Jatiluhur

Redaksi | Kamis, 04/04/2019 11:42 WIB
KPK Periksa Dirut Jasa Tirta Jatiluhur Bendungan Jatiluhur. (ist)

JAKARTA (Aksi.id) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan untuk Direktur Utama Perum Jasa Tirta (Dirut PJT II) Jatiluhur, Andrijanto.

Andrijanto akan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan pekerjaan jasa konsultansi di PJT II tahun 2017 yang menjerat mantan Dirut PJT II, Djoko Saputra.

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka DS (Djoko Saputro)," ujar Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, Kamis (4/4).

Tak hanya Andrijanto, penyidik juga memanggil pegawai PT Exa Data Haryo Seno. Seperti halnya Andrijanto, Haryo Seno juga akan diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas perkara Djoko Saputra.

Dalam kasus ini KPK menetapkan Direktur Utama Perum Jasa Tirta II (Dirut PJT II) Djoko Saputro sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan pekerjaan jasa konstruksi di Perum Jasa Tirta II tahun 2017. Selain Djoko Saputro, satu orang dari pihak swasta atas nama Andririni Yaktiningsasi juga ditetapkan tersangka.

Perkara itu berawal pada tahun 2016 usai Djoko Saputro diangkat menjadi Direktur Utama Perum Jasa Tirta II. Dia diduga menginstruksikan agar melakukan revisi anggaran.

"Dilakukan dengan mengalokasikan tambahan anggaran pada pekerjaan pengembangan SDM dan strategi korporat yang pada awalnya senilai Rp 2,8 miliar menjadi Rp 9,55 miliar," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

Relokasi anggaran untuk perencanaan strategis korporat dan proses bisnis sendiri senilai Rp 3,82 miliar. Sementara perencanaan komprehensif pengembangan SDM Perum Jaya Tirta II sebagai antisipasi pengembangan usaha perusahaan Rp 5,73 miliar.

"Perubahan tersebut diduga dilakukan tanpa adanya usulan bank dan unit Iain. Dan tidak sesuai aturan yang berlaku," kata Febri.

Setelah revisi anggaran, Djoko memerintahkan Andririni Yaktingsasi menjadi pelaksana pada kegiatan tersebut. Dalam dua kegiatan itu, Andririni diduga menggunakan bendera perusahaan PT. Bandung Management Economic Center dan PT. 2001 Pangripta.

Realisasi penerimaan pembayaran untuk kedua pelaksanaan proyek sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 itu sebesar Rp 5.564.413.800. (ds/sumber liputan6/merdeka)