press enter to search

Rabu, 18/09/2019 18:15 WIB

KPK Geledah Kantor Galangan Kapal Daya Radar Utama dan Kementerian Kelautan

| Jum'at, 17/05/2019 22:03 WIB
KPK Geledah Kantor Galangan Kapal Daya Radar Utama dan Kementerian Kelautan

JAKARTA (aksi.id) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor galangan kapal dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Komisi antirasuah itu menggeledah kantor PT Daya Radar Utama di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Penggeledahan itu dilakukan terkait proses penyidikan perkara.

"Iya, tim sedang di sana," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Jumat (17/5/2019).

Namun Febri belum menyebutkan dengan jelas perkara apa yang melatari penggeledahan itu. Namun biasanya dalam upaya penggeledahan berarti KPK sudah melakukan penyidikan serta menetapkan tersangka.

"Soal kasusnya nanti akan disampaikan, tapi kenapa kami melakukan proses penggeledahan, itu berarti di lokasi-lokasi tersebut kami duga ada bukti-bukti dalam proses penyidikan ini," ucap Febri.
 
Perusahaan itu beralamat di Jalan RE Martadinata, Volker, Tanjung Priok. Perusahaan tersebut didirikan tahun 1972.
 
Dari laman perusahaan, PT Daya Radar Utama berkutat pada industri perkapalan. Perusahaan itu juga membangun dan memperbaiki berbagai macam kapal serta menjadi salah satu galangan di Indonesia.
 
Sebelumnya KPK menggeledah ruang Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Kamis (16/5) kemarin. Penggeledahan itu dilakukan terkait penyidikan perkara.

"Saya belum mendapat informasi kalau lokasi lainnya. Yang saya dapat informasinya kemarin di salah satu unit eselon 1 ya di KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) dan yang hari ini di PT DRU (Daya Radar Utama)," ungkap Febri Diansyah.
 
Untuk diketahui, lembaga di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ini dipimpin oleh seorang Pelaksana Tugas (Plt), yakni Agus Suherman. Agus menggantikan Dirjen sebelumnya yakni Eko Djalmo Asmadi.
 
Lembaga ini sendiri yang tugas pokok dan fungsi (tupoksi) untuk mengawasi pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di seluruh Indonesia.
 
Mengutip website resmi KKP, kkp.go.id, Jumat (17/5/2019), tupoksi lembaga ini diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.
 
Dari dua aturan tersebut, Ditjen PSDKP menjalankan fungsi sebagai berikut : 
a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan usaha budidaya, pengawasan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, pengawasan pengelolaan ruang laut, penyelenggaraan operasi kapal pengawas, dan pemantauan dan peningkatan infrastruktur sumber daya kelautan dan perikanan, serta penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan,
 
b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan usaha budidaya, pengawasan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, pengawasan pengelolaan ruang laut, penyelenggaraan operasi kapal pengawas, dan pemantauan dan peningkatan infrastruktur sumber daya kelautan dan perikanan, serta penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan,
 
c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan usaha budidaya, pengawasan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, pengawasan pengelolaan ruang laut, penyelenggaraan operasi kapal pengawas, dan pemantauan dan peningkatan infrastruktur sumber daya kelautan dan perikanan, serta penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan,
 
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan usaha budidaya, pengawasan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, pengawasan pengelolaan ruang laut, penyelenggaraan operasi kapal pengawas, dan pemantauan dan peningkatan infrastruktur sumber daya kelautan dan perikanan, serta penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan,
 
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan usaha budidaya, pengawasan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, pengawasan pengelolaan ruang laut, penyelenggaraan operasi kapal pengawas, dan pemantauan dan peningkatan infrastruktur sumber daya kelautan dan perikanan, serta penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan,
 
f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
 
(fahri/sumber: detik.com).