press enter to search

Selasa, 19/11/2019 20:39 WIB

Mantan Presiden Mesir Mohamed Morsi Wafat di Pengadilan

| Selasa, 18/06/2019 01:01 WIB
Mantan Presiden Mesir Mohamed Morsi Wafat di Pengadilan Mohamed Morsi

انا لله وانا اليه راجعون

 

KAIRO (aksi.id) - Mantan Presiden Mesir, Mohamed Morsi, yang digulingkan oleh kudeta militer pada 2013, dilaporkan meninggal dunia di pengadilan negara setempat. Kabar duka itu disiarkan oleh televisi pemerintah negeri piramida itu.

“Jenazahnya telah dipindahkan ke rumah sakit dan prosedur yang diperlukan sedang berlangsung,” demikian dilaporkan Nile News TV, Senin (17/6/2019).

Dilansir dari BBC, Mursi dilaporkan pingsan setelah menjalani sidang yang mana dia menghadapi tuduhan mata-mata. Tak lama kemudian dia mengembuskan napas terakhir. Saat wafat, Mursi berusia 67 tahun.

Tokoh politik dari Ikhwanul Muslimin itu digulingkan oleh militer menyusul protes massal yang berlangsung setahun setelah dia menjabat sebagai presiden pertama yang dipilih secara demokratis di Mesir.

Morsi, bersama 19 terdakwa lainnya dijatuhi vonis hingga 3 tahun penjara untuk dakwaan menghina pengadilan. Morsi juga dihukum denda sebesar 2 juta pounds Mesir atau setara Rp 1,5 miliar oleh pengadilan Kairo. 

Seperti dilansir Reuters, Sabtu (30/12/2017), terdakwa lainnya yang diadili dalam kasus yang sama seperti aktivis ternama Mesir Alaa Abdel Fattah dan anggota parlemen yang juga presenter televisi Tawfik Okasha dihukum denda antara 30 ribu - 1 juta pounds Mesir (Rp 22,9 juta - Rp 765 juta). 

Vonis ini masih bisa digugat banding oleh para terdakwa, termasuk Morsi. 

Dalam kasus ini, Morsi yang berasal dari kelompok Ikhwanul Muslimin dianggap melontarkan pernyataan yang menghina pengadilan saat dia masih menjabat Presiden Mesir. Dalam pernyataannya beberapa tahun lalu itu, Morsi menyebut 22 hakim mencurangi pemilu parlemen tahun 2005. 

Pengadilan banding Mesir mengugurkan vonis mati terhadap presiden terguling Mohamed Morsi. Pengadilan memerintahkan agar Morsi diadili ulang dalam kasus pembobolan penjara dan kekerasan terhadap polisi saat kerusuhan tahun 2011.

Kasus pembobolan penjara dan kekerasan pada polisi itu merupakan salah satu dari empat kasus yang menjerat Morsi, yang dilengserkan tahun 2013 lalu. Seperti dilansir AFP, Selasa (15/11/2016), perintah untuk menggelar persidangan ulang itu dijatuhkan pengadilan kasasi Mesir pekan ini.



Lima terdakwa lainnya dalam kasus yang sama, termasuk Mohamed Badie selaku pemimpin Ikhwanul Muslimin yang kini dilarang di Mesir, yang juga divonis mati pada Juni 2015, akan ikut diadili ulang. Morsi dijatuhi vonis mati dalam kasus ini, oleh pengadilan Mesir juga pada Juni 2015 lalu. 

Bulan lalu, pengadilan banding yang sama menguatkan vonis 20 tahun penjara terhadap Morsi yang dijatuhkan pada April. Vonis ini dijatuhkan dalam persidangan terpisah dalam kasus memerintahkan penggunaan kekerasan terhadap demonstran semasa Morsi berkuasa.

Dalam dua kasus lainnya, Morsi divonis penjara seumur hidup untuk masing-masing kasus. Untuk satu kasus, Morsi dinyatakan bersalah melakukan spionase untuk Iran, kelompok Hizbullah yang bermarkas di Libanon dan Hamas yang menguasai Jalur Gaza. 

Sedangkan dalam kasus lainnya, dia dinyatakan bersalah mencuri dokumen terkait keamanan nasional dan menyerahkannya kepada Qatar, yang sejak lama menjadi pendukung Ikhwanul Muslimin.

Puteranya ditangkap

Tak.hanya menangkap Morsi, Otoritas Mesir telah menangkap putra bungsu mantan Presiden Mesir tersebutuntuk ditanyai atas tuduhan menyebarkan berita palsu. Dia kemudian dibebaskan dengan jaminan.

Dua sumber keamanan Mesir mengatakan seperti dilansir kantor berita Reuters, Kamis (11/10/2018), Abdullah Morsi ditangkap untuk ditanya atas tuduhan "menyebarkan berita palsu" terkait wawancaranya dengan kantor berita Associated Press pekan lalu mengenai penahanan ayahnya.

Dalam wawancara itu, pria berumur 23 tahun itu mengatakan bahwa kondisi kesehatan ayahnya telah memburuk dikarenakan kondisi penjara. Dia juga mengatakan, keluarganya jarang diizinkan menjenguk sang ayah di penjara.

Sumber kehakiman Mesir mengatakan, Abdullah kemudian dibebaskan dengan jaminan 5 ribu pound Mesir (US$ 280). 

Beberapa jam sebelumnya, saudara laki-laki Abdullah, Ahmed mengatakan, polisi tiba di rumah keluarga mereka di Kairo pada Rabu (10/10) pukul 07.00 waktu setempat saat mereka masih tidur. Polisi, ujar Ahmed, menodongkan senjata api ke sopir dan tukang kebun sementara tiga polisi lainnya membangunkan Abdullah. 

Israel di balik kudeta

Seorang jenderal Israel mengungkapkan bahwa pemerintah Israel berada di balik kudeta tahun 2013 di Mesir yang menggulingkan Presiden Mohamed Morsi.

Brigadir Jenderal Aryeh Eldad menulis dalam sebuah artikel di surat kabar Maariv, seperti dilansir Press TV, Jumat (5/4/2019), pejabat-pejabat intelijen Israel punya alasan untuk percaya bahwa Morsi "bermaksud membatalkan perjanjian perdamaian dengan Israel dan mengirimkan lebih banyak pasukan militer Mesir ke Semenanjung Sinai."

Pada tahun 1978, Presiden Mesir Anwar Sadat dan Perdana Menteri Israel Menachem Begin menandatangani perjanjian damai Camp David, yang salah satunya mengharuskan Israel untuk menarik seluruh pasukan dari Semenanjung Sinai serta membatasi jumlah pasukan Mesir yang bisa dikerahkan ke wilayah tersebut.

Perjanjian damai tersebut juga menyerukan resolusi konflik Israel-Palestina.

Menurut Eldad, ketika para pejabat Israel mengetahui rencana Morsi tersebut, mereka menjadikan penggulingan Morsi sebagai prioritas dan menggantinya dengan Presiden saat ini, Abdel Fattah el-Sisi yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan Mesir sebelum kudeta.

"Pada tahap itu, Israel segera dan bersedia mengaktifkan cara-cara diplomatik, dan mungkin cara-cara yang lebih hebat, untuk menjadikan Abdel Fatah al-Sisi berkuasa di Mesir, dan meyakinkan pemerintahan AS di bawah Presiden Barack Obama untuk tidak menentang langkah ini," tulis jenderal Israel itu dalam artikel di Maariv.

Sisi berkuasa pada tahun 2014, setahun setelah memimpin kudeta militer terhadap Morsi. Saat ini dia menikmati dukungan di parlemen Mesir, yang beberapa waktu lalu menyetujui perubahan konstitusional yang bisa memperpanjang masa kepresidennya hingga tahun 2034.