JAKARTA (Aksi.id) – Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan pemerintahan yang bersih, bebas praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), adalah salah satu tujuan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan.

Melalui Kantor Otoritas Bandar Udara (OBU) Wilayah V Makassar, telah dilaksanakan penandatanganan deklarasi komit bersama pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Kawasan Bandar Udara Sultan Hasanuddin.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Polana B Pramesti mengatakan, penandatanganan ini penting sebagai komit dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara.

“Hal ini dalam rangka memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat serta berkomitmen untuk memiliki budaya kerja yang bersih dan bebas KKN,” kata Polana di Jakarta, Senin (8/7/2019).

Deklarasi komit pembangunan Zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih ditandatangani oleh kepala Kantor OBU Wilayah V Makassar dan para stakeholder yang terlibat langsung dalam pelayanan penumpang dan bagasi di Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin.

“Melalui deklarasi ini seluruh instansi yang terkait dengan pelayanan di bandar udara Internasional Sultan Hasanuddin, siap dan berkomitmen membangun zona integritas menuju WBK dan WBBM,” urainya.

Membangun zona integritas adalah kerja berat, oleh karenanya semua pihak mulai dari pimpinan sampai bawahan harus mempunyai komitmen yang kuat dan memiliki mindset atau pola pikir dan budaya kerja yang sama.

Kegiatan yang digelar Jumat (5/7/2019) melibatkan stakeholder seperti kantor dan balai di wilayah Makassar seperti Bea Cukai, Kesehatan Pelabuhan, Imigrasi, Karantina Pertanian, Karantina Hewan, PT.Angkasa Pura I, Perum LPPNPI, Garuda Indonesia, Lion Air, Silk Air dan Air Asia. (omy/adinda)