press enter to search

Minggu, 21/07/2019 11:37 WIB

Susi Pudjiastuti: 20 Pengusaha Kuasai 4 Ribu Kapal Ikan di Indonesia

Redaksi | Selasa, 09/07/2019 16:36 WIB
Susi Pudjiastuti: 20 Pengusaha Kuasai 4 Ribu Kapal Ikan di Indonesia Foto :Istimewa

JAKARTA (Aksi.id) – Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti mengungkapkan soal adanya oligarki dalam bisnis kapal perikanan.

Soal oligarki itu berawal ketika Susi menjelaskan tentang nelayan sering dimanfaatkan sejumlah pengusaha nakal dengan mengecilkan laporan perolehan perikanan, termasuk ukuran kapal yang digunakan.

“Kita mau pengusaha jujur, kapalnya ukuranya benar, laporan tangkapanya benar. Faktanya 4 ribuan kapal itu grupnya dimiliki 8-20 orang saja. Itu-itu saja orangnya, kita tahu. Oligarki ini,” ujar Susi Pudjiastuti.

Sebab itu, potensi penerimaan pajak dari sektor kelautan RI menjadi tidak optimal. Padahal, menurut Susi Pudjiastuti perolehan pendapatan pengusaha itu bisa mencapai triliunan dari industri perikanan saja.

“Kita jadi ditegur PDB perikanan tertinggi, tapi pajaknya tidak seimbang. Mereka (pengusaha) ini dikertasnya pakai nama cicit, om, tante, opa, oma, izinya pakai calo. Yang akal-akalan ini mau kita betulkan,” tegasnya.

Susi Pudjiastuti menjelaskan, banyak modus yang dilakukan pengusaha untuk menghindari pajak perikanan dari hasil tangkapan laut di dalam negeri.

Dia menyatakan, salah satu yang kerap kali dilakukan para pengusaha tangkap perikanan ialah dengan mengurangi volume ikan yang mereka tangkap.

“Yang dilakukan pengusaha dalam negeri sama modusnya dengan asing. Jadi waktu kapal asing sudah kita tertibkan, tangkapan KKP itu di atas 30 GT tidak lebih dari 1.300 ton, sedikit sekali kan aneh. Ternyata pas kita investigasi mereka ini marked down ukuran-ukuran kapal yang 100 gt tulisanya cuman 30 GT,” tuturnya kepada Liputan6.com, Senin (8/7/2019).

Susi Pudjiastuti melanjutkan, modus ini dilakukan pengusaha dengan tujuan menghindari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

“Kedua mereka ini ingin dapat solar subsidi. Nah begitu saya jadi Menteri subsidi solar untuk kapal 30 GT saya stop. Karena kapal di atas 30 GT mereka bukan UMKM dan bukan nelayan, tapi pengusaha,” terangnya.

Selain itu, Susi mengungkapkan kekesalanya bagi para pengusaha yang tidak melaporkan perizinan kapal yang menyebabkan aksi ilegal fishing masih bertumbuh di dalam negeri.

“Saya baru-baru ini hadir di FGD dengan Sri Mulyani, ada seribu orang disana. Ada satu orang nanya kenapa izin ini-itu dipersulit. Saya jawab, bapak kapalnya berapa, perusahaanya apa? Dia jawab mungkin 2 kapal. Saya mangkel setengah mati, mana mungkin kapal 20mx50m dia nggak apal? Kalau ada sendal itu saya lempar kesana. Kan kita juga punya laporanya,” ujar Susi Pudjiastuti.

Dia mengatakan, Indonesia kini semakin menancapkan prestasinya di sektor kelautan di mata internasional.

Pengakuan itu diperoleh atas konsistensi RI dalam memerangi kegiatan perikanan ilegal atau yang lebih dikenal dengan Illegal, Unreported, dan Unregulated (IUU) Fishing.

Namun, masalah IUU Fishing kata Susi masih jadi PR besar Indonesia yang harus dibenahi meski kesejahteraan nelayan tercatat naik sejak 2014 silam.

“Jadi ekonomi (kelautan) kita yang sesungguhnya itu belum kelihatan karena IUUF kita yang masih tinggi,” tuturnya kepada Liputan6.com, Selasa (9/7/2019).

(via/sumber: liputan6.com/adinda)