press enter to search

Kamis, 17/10/2019 17:22 WIB

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Terhambat Pembebasan Lahan

Redaksi | Minggu, 21/07/2019 23:32 WIB
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Terhambat Pembebasan Lahan

JAKARTA (Aksi.id) – Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung alami hambatan di proses pembebasan lahan. Penyebabnya karena sebagian dari Warga Tanah Galian, Cipinang Melayu, menolak pembebasan lahan untuk proyek kereta api cepat Jakarta Bandung. Mereka menilai ada aksi sepihak oleh PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI).

“Kami akan menjalankan gugatan melalui pengadilan dengan bantuan pengacara Tommy Sihotang,” ujar koordinator demo masyarakat Tanah Galian, Efendi Situngkir dikutip dari keterangan tertulisnya, Minggu, (21/7/2019).

Warga menilai nilai pembenasan lahan sangat rendah dan tidak melalui musyawarah. Dia mengatakan bahwa pihak PSBI telah melakukan aksi sepihak ketika melakukan pembebesan lahan.

“Mereka janjikan untuk melakukan evalusi, tapi tidak dilakukan,” tegas Situngkir.

Abraham Runga, warga yang tinggal selama puluhan tahun didaerah itu menilai kompensasi yang diberikan warga untuk pembebasan lahan sangat rendah, Nilainya bahkan bisa separuh dari nilai tanah di daerah sekitarnya.

“Kalau daerah lain bisa 40 juta per meter, kita dikasih 30 juta per meter dari appraisal, nah ini dikasih dibawahnya,” kata dia.

Proyek tersebut ditangani oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). KCIC merupakan konsorsium gabungan antara PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dengan kepemilikan 60 persen dan Beijing Yawan HSR Co. Ltd 40 persen.

PSBI beranggotakan WIKA dengan komposisi penyertaan saham sebesar 38 persen, PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar 25 persen, PT Perkebunan Nusantara VIII sebesar 25 persen, dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR) sebesar 12 persen.

Selain itu kelompok masyarakat Tanah Galian yang lain melalui Paguyuban Tanah Galian melakukan gugatan hukum di Kantor Pengadilan Jakarta Timur. Pengacara Paguyuban Tanah Galian Servas Sadipun mengatakan pembebasan lahan ini ilegal karena ini bukan tanah milik pemerintah.

“Ini bukan tanah milik Angkatan Udara. Mereka tidak bisa membuktikan ini lahan mereka,” tegas Sadipun.

Dia mengatakan hampir belasan tahun terbukti kalau tanah Halim itu secara administratif terdaftar sejak tgl 27 November l934 dgn Meet Brief No 72 Eigendom Verponding No .6329 atas nama N.V.Blomkring/Nji Mas Sti Aminah alias Nji Mas Entjeh/John Henry Van Blommestein/Nederlandsche Indie.Dan bekend (terkenal) sbg Tanah Kampoeng Doeratoes dgn luas total sktr 850 an Ha. Lagi pula, jelasnya. sebagian masyarakat sudah melakukan tanda tangan Surat Pengalihan Hak (SPH) dengan pemilik atas nama Bob Goldman.

Seperti diketahui, jalur KCJB ini akan menghubungkan empat stasiun yakni Halim, Karawang, Walini, dan Tegalluar. Total nilai investasi proyek ini mencapai USD 6,071 miliar dengan pendanaan 75 persen bersumber dari China Development Bank (CDB) dan 25 persen dari ekuitas pemegang saham KCIC, yaitu PSBI dan Beijing Yawan HSR Co. Ltd. (dan/medcom.id/adinda)