JAKARTA (Aksi.id) - Markas Besar TNI membentuk tim bantuan hukum untuk tersangka kasus kepemilikan senjata api ilegal, Mayor Jenderal TNI (Purn) Kivlan Zen. Tim tersebut nantinya akan bekerjasama dengan tim kuasa hukum Kivlan.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayor Jenderal TNI Sisriadi menerangkan, tim bantuan hukum tersebut dibentuk merujuk pada surat permohonan yang diajukan tim kuasa hukum Kivlan kepada Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.

Surat tersebut berisi dua permohonan, yakni bantuan hukum dan permohonan penangguhan penahanan.

"Isi dari surat tersebut mengajukan dua permohonan, yaitu permohonan penjaminan penangguhan penahanan dan permohonan bantuan hukum bagi Kivlan Zen,” ujar Sisriadi kepada wartawan, Selasa (23/7/2019).

Sisriadi menerangkan, pihaknya memberikan bantuan seusai berkoordinasi dengan menteri-menteri Bidang Polhukam. Hanya saja, permohonan penangguhan penahanan urung diberikan.

“Namun demikian, permohonan bantuan hukum akan diberikan,” sambungnya.

Bantuan hukum tersebut, lanjut Sisriadi, menjadi hak bagi seluruh anggota keluarga besar TNI termasuk Purnawirawan.

“Hal itu diatur dalam Petunjuk Teknis tentang Bantuan Hukum Pidana yang diatur dalam Keputusan Panglima TNI nomor Kep/1447/XII/2018,” kata Sisriadi.

Sisriadi menuturkan, bantuan hukum yang diberikan TNI sifatnya advokasi dan pendampingan sesuai ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.

“Artinya, bantuan hukum kepada Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen tidak hanya pada saat Praperadilan saja, namun juga selama proses hukum berlangsung sampai adanya keputusan hukum yang bersifat tetap,” tutupnya.

Sementara itu, kuasa hukum Kivlan, Pitra Romadoni membenarkan adanya bantuan hukum dari Mabes TNI. Bahkan, kliennya kekinian tengah menjalani sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

"Sudah kan, kemarin udah sidang kita di PN Jakarta Selatan," singkat Pitra kepada Suara.com.

Diberitakan sebelumnya, Kivlan Zen menggugat Polda Metro Jaya atas penetapan statusnya sebagai tersangka dalam kasus kepemilikan senjata api ilegal. Gugatan itu diajukan Kivlan Zen ke PN Jaksel pada Kamis (20/6/2019).

Kivlan merasa ada pelanggaran prosedur yang dilanggar penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya dalam menetapkan status tersangka terhadap dirinya pada Kamis (30/5/2019) lalu.

Kivlan Zen kini sudah mendekam di Rumah Tahana Militer, Guntur, Jakarta Selatan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus kepemilikan senjata api ilegal.

Belakangan, Kivlan Zen juga telah berstatus sebagai tersangka dalam kasus pemufakatan makar. (ds/sumber suara.com)