JAKARTA (Aksi.id) – Dukung penerapan Automatic Identification System (AIS) pada kapal, DPR dorong agar Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan kerja sama dalam sosialisasi, terutama terkait kewajiban kapal ikan berukiran di atas 600 GT menggunakannya.

“Kami dorong sosialisasi bersama penggunaan AIS kepada para pelaku usaha perikanan, terutama di pelabuhan perikanan samudera dan pelabuhan perikanan nusantara yang menjadi tempat sandar kapal-kapal ukuran besar,” ujar Ketua DPR Bambang Soesatyo dalam keterangan tertulis, Jumat (9/8/2019).

Dia juga mendorong KKP bersama Kemenhub melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Dithubla) untuk melakukan pengecekan kesiapan alat dan teknologi guna memastikan alat (AIS) tersedia.

“Selain tersedia, juga mudah diperoleh para pelaku usaha, serta operasionalisasinya di lapangan,” ungkapnya.

Pihaknya juga mendorong Kemenhub melalui Ditjen Hubla agar meminta para pelaku usaha perikanan, terutama pelaku usaha perikanan yang memiliki kapal berukuran besar diatas 60 Gross Ton agar segera memasang AIS sesuai dengan ketentuan Kemenhub.

Hal itu juga mengingat penggunaan AIS disyaratkan juga oleh regulasi internasional untuk keselamatan dan keamanan pelayaran. (omy/adinda)