JAKARTA (Aksi.id) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan memperluas ganjil genap (gage) di 16 rute. Pemprov DKI Jakarta akan melakukan sosialisasi hingga nantinya pada 9 September dilakukan penindakan.

Dalam kesempatan yang hampir bersamaan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan agar taksi online bisa beroperasi seperti halnya taksi pada umumnya.

Menurut Menhub saat di Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta, Minggu (11/8/2019), taksi biasa boleh, mestinya taksi online boleh juga, itu yang disampaikan equality. Hal itu disampaikannya Dengan kata lain taksi online tidak dikenakan sanksi ganjil genap.

Menyikapi pernyataan Kemenhub DPP Organda lewat Sekjen Ateng Aryono menegaskan agar  Menhub pertimbangan kembali soal azas “equality”.

“Jika ingin memberlakukan peraturan yang equal soal gage pada taksi online atau kategori Angkutan Sewa Khusus (ASK)  seharusnya pemerintah juga memberlakukan plat kuning seperti angkutan jalan raya pada umumnya.  Termasuk soal penggunaan stiker sebagai penanda yang dinilai tidak cukup untuk mendapat pengecualian,” tegas Ateng dalam keterangan resmi, Selasa (13/8/2019).

Seperti kita ketahui pemerintah belum berhasil mengontrol jumlah perizinan Angkutan Sewa Khusus (ASK)  yang selama ini meramaikan angkutani jalan raya. Ditambah lagi jenis Angkutan Sewa Biasa yang juga termasuk di PM.117 yang tidak mendapat pengecualian dalam pemberlakukan ganjil genap

Disisi lain kontrol kendaraan yang bisa lewat gage akan menjadi lemah dan dapat menimbulkan kegagalan dalam mengurangi kendaraan,  bahkan berpotensi terjadi kegaduhan.

“Artinya petugas akan kesulitan memverifikasi soal gage antara kendaraan dengan taksi online,  akibatnya kemaceten akan terjadi beberapa simpul jalan yang diberlakukan aturan tersebut,” ujar Ateng.

Hal yang paling mendasar yang perlu diinisiasi oleh Kemenhub, kata dia, bagaimana mengintegrasikan dan konektivitas jalan raya dengan moda transportasi lainya agar terwujud industri angkutan jalan raya yang berkelanjutan. Saat ini keberadaannya banyak yang tinggal nama.

Pemerintah sebaiknya mengakhiri eforia taksi online dan harus memulai mencermati banyaknya korban karena ketidakjelasan program . Ironisnya Kemenhub juga tidak tahu secara pasti berapa jumlah taksi online dan bagaimana melakukan pembinaannya.

Jika gage tidak diberlakukan untuk taksi online, tidak menutup kemungkinan beberapa pemilk mobil nantinya mendaftarkan diri ikut taksi online hanya sekadar lolos dari aturan, hal ini tentu saja berpotensi merusak program kebijakan pemerintah sendiri.

DPP Organda juga mengapresiasi kebijakan Gubernur DKI Jakarta terkait perluasan gage dengan pertimbangan kualitas udara.  Namun pemerintah DKI tidak bisa mengontrol kuota pengemudi yang beroperasi dan hanya para aplikator bisa mengontrol lewat sistem algoritmanya.

“Pembangunan infrastruktur jalan sudah terbangun secara pararel, namun layanan transportasi jalan raya tak kunjung diberikan. Lantas bagaimana industri trasportasi dapat berkelanjutan? Bila hanya prasarana yang dibangun tidak diikuti sarana transporatsi,” katanya.

Kemenhub harus serius memerhatikan layanan transportasi jalan raya di berbagai daerah dengan tujuan akhir pengeluaran masyarakat dapat ditekan untuk mobilitas kesehariannya. Pastinya negara juga diuntungkan dengan hemat BBM,  penurunan angka kecelakaan, dan kemacetan lalu lintas di beberapa kota bisa terselesaikan. (omy/adinda)