JAKARTA (Aksi.id) - Moeldoko, Kepala Kantor Staf Kepresidenan menyebut, Presiden Jokowi telah meminta Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto untuk menindak tegas oknum aparatnya yang bertindak rasis terhadap mahasiswa Papua di Jawa Timur.

Menurut Moeldoko, hal ini menanggapi desakan sejumlah pihak agar Jokowi memberikan sanksi kepada oknum aparat yang berbuat rasis, sehingga memicu kericuhan di Papua.

Moeldoko sepakat aparat yang melakukan hal itu diberikan sanksi secara hukum.

"Presiden kemarin juga sudah menyampaikan kepada Panglima, kalau memang ada aparatnya yang nyata-nyata melakukan hal seperti itu (rasis), tindak, enggak ada alasan," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (22/8/2019).

Menurut dia, Jokowi telah memanggil Kapolri, Panglima TNI, dan Menko Polhukam Wiranto untuk membicarakan hal tersebut. Moeldoko menduga tindakan rasis itu terjadi lantaran ada oknum yang tak paham situasi di lapangan.

"Karena ini nggak boleh terjadi. Siapa pun nggak boleh terjadi. Apalagi selaku, walaupun itu oknum ya, jelas-jelas oknum yang tidak memahami situasi lingkungan yang begitu dinamis," ujar mantan Panglima TNI itu.
Kerusuhan Manokwari.

Sebelumnya, kerusuhan pecah di Manokwari, Papua Barat, Senin, 19 Agustus 2019. Massa membakar Gedung DPRD Manokwari dan beberapa fasilitas umum. Tak hanya di Manokwari, unjuk rasa juga terjadi di Jayapura, Papua.

Kedua aksi ini ditengarai akibat kemarahan masyarakat Papua sebagai buntut dari peristiwa yang dialami mahasiswa asal Papua di Surabaya dan Malang, Jawa Timur serta Semarang Jawa Tengah beberapa waktu lalu.

Presiden Jokowi mengaku terus memantau kondisi keamanan di Papua dan Papua Barat pascakerusuhan. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan, kondisi di dua wilayah tersebut saat ini telah kondusif.

"Tadi pagi saya telepon Pak Gubernur Mandacan (Dominggus Mandacan) di Papua Barat untuk tanyakan mengenai Manokwari seperti apa. Sudah baik, Sorong seperti apa, sudah baik," kata Jokowi saat melakukan kunjungan kerja di Kota Kupang, Provinsi NTT. (ds/sumber liputan6)