press enter to search

Sabtu, 21/09/2019 11:36 WIB

Dana Operasional Gubernur Anies Rp74,9 Miliar Tanpa Wagub

Redaksi | Jum'at, 23/08/2019 10:25 WIB
Dana Operasional Gubernur Anies Rp74,9 Miliar Tanpa Wagub Anies Saksikan Formula E di Brooklyn, New York. (ist)

JAKARTA (Aksi.id) - Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta sudah lebih dari satu tahun tidak memiliki pendamping memimpin ibu kota. Sejak Sandiaga Uno memutuskan mundur sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta dan mencalonkan diri sebagai pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2019 lalu.

Selama tidak ada pendamping, maka Anies menikmati sendiri tunjangan operasional atau Biaya Penunjang Operasional. Dalam setahun, Gubernur dan Wakilnya mendapatkan 0,12 hingga 0,15 persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri (KDHKLN), M Mawardi mengatakan, saat masih DKI masih memiliki wagub, Anies-Sandi memilih menggunakan 0,13 persen dari PAD DKI atau sebesar Rp 4 miliar-4,5 miliar setiap bulannya.

"Operasional menyesuaikan PP 109 Tahun 2000," katanya saat dikonfirmasi, Kamis (23/8).

Kini tanpa wagub, dia menjelaskan, Anies mengambil 0,10 persen dari PAD. Tercatat PAD yang disahkan tahun 2019 adalah Rp 74,99 triliun.

"Tahun 2019 ini Pak Gubernur hanya mengambil 0,10 persen dari PAD," ujarnya.

Saat ini, Mawardi menerangkan, pihaknya bisa mengusulkan agar seluruh tunjangan itu digunakan untuk kegiatan Gubernur DKI Jakarta saja.

"Memang kita usulkan untuk kegiatan Pak Gubernur ya," terangnya.

Adapun Pasal 9, PP Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mengatur, "Besarnya biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah ayat F di atas Rp 500 miliar paling rendah Rp 1,25 miliar dan paling tinggi sebesar 0,15 persen."

Tunjangan operasional itu digunakan tidak hanya untuk gubernur, melainkan wakil gubernur untuk operasional sehari-hari. Berdasarkan PP yang sama, biaya penunjang operasional itu dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Meski berhak mendapatkan tunjangan 0,15 persen dari PAD, Mawardi menyebut semua tunjangan operasional itu disimpan di biro KDH KLN DKI Jakarta. Dana dapat dicairkan sesuai kegiatan Gubernur. "Pengusulan pencairannya atau pembayarannya dilakukan per bulan," tutupnya. (ds/sumber liputan6)