press enter to search

Selasa, 19/11/2019 19:16 WIB

Investasi Swasta ke Bandara Butuh Regulasi & Prosedur Simpel

Dahlia | Rabu, 11/09/2019 13:56 WIB
Investasi Swasta ke Bandara Butuh Regulasi & Prosedur Simpel Foto: istimewa

BADUNG (aksi.id) – Banyak aspek sangat menarik saat mendiskusikan perihal akselerasi kerja sama pemerintah dengan usaha swasta, termasuk asing, dalam membangun dan mengelola infrastruktur transportasi, terutama bandar udara (bandara).

Diskursus berbagai peluang sekaligus kendala akselerasi itu muncul dalam diskusi Acceleration of Government Cooperation with Business Entities for Airport Infrastructure Development in Indonesia, yang digelar Badan Pengembangan dan Penelitian Perhubungan (Balitbanghub) Kemneterian Perhubungan bersama dengan Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata (MLIT) Jepang, Selasa (11/92019).

Dalam diskusi di Kuta, Bali, itu, Balitbanghub Kementerian Perhubungan menyodorkan Jepang sebagai role model kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) atau public private partnership (PPP).

Kepala Balibanghub Sugihardjo mengemukakan Jepang menjadi contoh pembelajaran bagi Indonesia berdasarkan pengalaman keberhasilan dalam penerapan kebijakan skema Public Finance Initiatives (FPI) di empat bandara yakni Sendai, Kansai, Takamatsu, dan Fukuoka.

“Hingga tahun 2021, pemerintah Jepang merencanakan menambah tujuh bandara untuk dikelola sepenuhnya oleh pihak swasta,” ungkap mantan Sekjen Kementerian Perhubungan tersebut.

Hasil studi banding dan FGD di Jepang, yang dilakukan oleh Puslitbang Transportasi Udara, memperlihatkan Jepang menyediakan payung hukum berupa undang-undang dan pengurusan melalui satu pintu.

Dalam kerja sama tersebut, Jepang memberikan proses dan prosedur simpel mulai tahap perencanaan, penyediaan hingga transaksi, termasuk urusan konsesi.


Bagaimana dengan Indonesia?

BeritaTrans.com dan Aksi.id mencatat selain kementerian teknis, setidaknya ada lembaga terkait PPP yakni Bappenas, BKPM, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan PT Penjamin Infrastruktur Indonesia.

Sedangkan regulasi yang menjadi landasan PPP adalah Keputusan Presiden No. 38 Tahun 2015. Regulasi itu masih ditambah dengan keputusan menteri (Kepmen) dan seabrek proses dari perencanaan hingga konstruksi.

Dalam konteks pengelolaan bandara, asing harus bekerja sama dengan Badan Usaha Bandar Udara (BUBU). Sedangkan saham dalam kerja sama itu, asing tidak boleh lebih dari 49 persen.

Karenanya, Indonesia membutuhkan regulasi, prosedur dan proses simpel untuk mengakselerasi investasi swasta dalam pembangunan, pengembangan dan pengelolaan bandara.

Dalam diskusi itu, tampak kesamaan bahasa terhadap isu akselerasi PPP dalam pengembangan dan pengelolaan bandara, yang dilontarkan Balitbanghub. Empat instansi, yang terlibat dalam diskusi, mengamini kebutuhan elementer berupa penyederhanaan regulasi dan prosedur.

811201995843

Kebutuhan itu semakin aktual seiringan dengan fakta lumayan tinggi minat swasta untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan pengelolaan bandara. Seperti diungkapkan Dirjen Perhubungan Udara Polana B Pramesti kepada BeritaTrans.com dan Aksi.id, banyak perusahaan mendaftar dalam skema KPBU atau business to business dengan dengan BUBU.

BeritaTrans.com dan Aksi.id mencatat nafsu besar Kementerian Perhubungan, termasuk Balitbanghub dan Ditjen Perhubungan Udara, untuk mencatat sejarah baru tentang PPP, khususnya di aspek kebandarudaraan, itu akan terakselerasi dalam implementasinya bila secara nasional terjadi penyederhanaan regulasi dan prosedur. Bahkan bila perlu satu pintu perizinan.

Pengembangan Bandara Komodo di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), menjadi tinta emas sejarah bila dibiayai dan dikelola oleh swasta.

Selain itu, Kementerian Perhubungan memberi contoh bagus implementasi dari keinginan Jokowi di periode keduanya sebagai Presiden Indonesia, untuk membangun dan mengembangkan infrastruktur dengan melibatkan sebesar-besarnya investasi swasta.

(agus awe).

Keyword Balitbanghub