press enter to search

Minggu, 20/10/2019 10:03 WIB

Ini 9 Rekomendasi FGD Balitbanghub Soal Akselerasi KPBU Bandara di Indonesia

Dahlia | Senin, 16/09/2019 16:50 WIB
Ini 9 Rekomendasi FGD Balitbanghub Soal Akselerasi KPBU Bandara di Indonesia Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan (Balitbanghub) Kementerian Perhubungan menggelar riset dan serangkaian focus group discussion bertema akselerasi skema KPBU bandara di Indonesia. Foto: istimewa

LABUAN BAJO (aksi.id) – Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan (Balitbanghub) Kementerian Perhubungan menggelar riset dan serangkaian focus group discussion bertema akselerasi skema KPBU bandara di Indonesia.

Selain studi ke Jepang untuk mendalami pengetahuan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) bandara-bandara di sana, juga menggelar FGD di Jepang dan Indonesia. Untuk di Indonesia, FGD digelar di Bali dan Labuan Bajo, NTT.

Forum diskusi itu bertema Acceleration of Government Cooperation with Business Entities for Airport Infrastructure Development in Indonesia.

Saat terakhir FGD di Labuan Bajo, Jumat(13/9/2019, Kepala Puslitbang Transportasi Udara Balitbanghub, Moh. Alwi membacakan komunike berisi sembilan item.

1. Untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan, kapasitas dan kualitas pelayanan transportasi. Salah satu kebijakan yang terdapat dalam visi Presiden Joko Widodo (Nawa Cita) adalah membuat skema pendanaan untuk pengembangan transportasi.

2. Tantangan dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia adalah pendanaan. Berdasarkan Rencana Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, target dana yang diperlukan untuk pembangunan infrastruktur mencapai Rp6.445 Triliun. Namun, pemerintah pusat dan daerah hanya mampu menyediakan dana sebesar Rp2.385 Triliun (37%), sedangkan perusahaan-perusahaan milik negara (BUMN) hanya dapat memberikan kontribusi sebesar Rp1.353 triliun (21%). Hal ini berarti bahwa Rp2.707 triliun (42%) membutuhkan sumber alternatif pendanaan lain, yaitu kebutuhan akan sektor swasta untuk berperan dalam investasi pembangunan infrastruktur.

3. Bandar udara merupakan salah satu infrastruktur transportasi yang didorong untuk diselenggarakan melalui Skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dimana terdapat pembagian risiko antar kedua belah pihak. KPBU diselenggarakan melalui tahapan: perencanaan, persiapan, transaksi, dan finansial close.

4. Proyek KBPU di Indonesia terdiri atas proyek solicited (inisiasi Pemerintah) dan proyek unsolicited (inisiasi dari badan usaha). Kriteria KPBU melalui inisiasi Pemerintah mengharuskan proyek terlebih dahulu ada di dalam Rencana Strategis Kementerian. Sedangkan proyek inisiasi dari badan usaha memiliki kriteria antara lain: proyek yang diusulkan secara teknis terintegrasi dengan masterplan sektor terkait, dan badan usaha memiliki kecakapan finansial untuk membiayai penyediaan proyek tersebut.

5. Saat ini terdapat satu bandar udara di Indonesia yang sedang dalam proses KPBU yaitu Bandara Komodo di Labuan Bajo dimana posisi saat ini sudah sampai pada tahap transaksi, dengan nilai proyek sebesar Rp1.170.000.000.000 (satu triliun seratus tujuh pulub milyar rupiah).

6. Bandar Udara Komodo berada di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan. Bandara ini memiliki runway sepanjang 2250 m x 45 meter dan luas terminal penumpang yaitu 9.687 m2. Sesuai dengan masterplan existing, luas kawasan bandar udara adalah 96,2 Ha. Ke depannya area yang dibutuhkan untuk pengembangan seluas 18,90 Ha.

7. Pergerakan lalu lintas udara di Bandar Udara Komodo terus meningkat. Dari tahun 2017 ke 2018, pergerakan pesawat meningkat 29,4 % , penumpang 28,2%, dan kargo 24,5%. Saat ini terdapat 9 rute domestik yaitu Denpasar, Jakarta, Surabaya, Lombok Praya, Ende, Maumere, Bajawa, Makassar, dan kupang, private flight.

8. Untuk mendapatkan tambahan pendanaan dalam pengembangan sekaligus peningkatan kinerja pelayanan bandar udara, untuk itu perlu opsi alternative lainnya seperti penyelenggaraan bandar udara dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha di Bandar Udara Komodo, Labuan Bajo.

9. Mengantisipasi demand turis lokal dan mancanegara ke Labuan Bajo, maka dibutuhkan percepatab pengembangan Bandara Komodo melalui skema KPBU/Public Private Partnership). (awe).