SURABAYA (aksi.id) – Wajib lapor kekayaan, pegawai Kementerian Perhubungan diberi pemahaman melalui Bimbingan Teknis terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN).

“Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada penyelenggara negara dan aparatur sipil negara tentang cara pengisian serta pelaporan laporan LHKPN dan LHKASN sesuai dengan peraturan dan sistem yang terbaru,” ujar Sekretaris Inspektorat Jenderal Imran Rasyid di Surabaya, Kamis (3/10/2019).

Hal ini tentunya berkaitan dengan proses sosialisasi mengenai dasar hukum dan implementasi penggunaan aplikasi e-LHKPN dan SiHarka yang merupakan tahapan pelaporan yang diwajibkan bagi setiap pejabat maupun Aparatur Sipil Negara (ASN) pada setiap lembaga negara.

Pelaporan wajib lapor LHKPN ini akan digunakan sebagai salah satu syarat dalam pengusulan assessment test dalam rangka promosi jabatan maupun mutasi jabatan di Kementerian Perhubungan.

“Sedangkan bagi para Wajib LHKASN yang tidak memenuhi kewajiban penyampaian LHKASN, akan dilakukan Peninjauan Kembali (penundaan/pembatalan) terhadap pengangkatan Wajib LHKASN dalam jabatan struktural maupun fungsional,” ungkapnya.

Oleh karena itu dalam rangka menyediakan informasi, pengetahuan, serta sosialisasi mengenai proses pengisian dan pelaporan LHKPN dan LHKASN dan penggunaan aplikasi e-LHKPN dan SiHarka pada setiap para wajib lapor, diperlukan proses penyebaran informasi dan pemaparan secara baik mengenai cara penggunaan dan pengisian laporan tersebut.

“Ini diharapkan dapat mampu memberikan tuntunan bagi setiap wajib lapor, pejabat, dan ASN di unit kerja terkait untuk dapat melakukan pelaporan dengan jujur, baik dan benar. Karena dengan melakukan pelaporan dengan jujur serta sesuai dengan peraturan yang berlaku inilah dapat mendukung terciptanya visi dan misi organisasi, khususnya di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut,” imbuh dia.

Pada era globalisasi saat ini dan adanya Reformasi Birokrasi yang selama ini telah sering digaungkan, ASN sudah bukan lagi hanya menjadi seorang abdi negara yang biasa saja, saat ini dipacu untuk dapat bersaing dan memiliki kompetensi yang mumpuni yang dapat diandalkan dan dipertanggungjawabkan kinerjanya serta produktivitasnya.

Dalam pelaporan harta kekayaan secara jujur dan benar inilah merupakan integritas seorang ASN dapat dinilai, seorang ASN yang memiliki integritas yang baik dan memiliki soft skill yang bersih inilah merupakan ciri-ciri ASN dan pejabat negara yang mampu mencerminkan rasa pengabdian yang besar bagi instansi dan negara Republik Indonesia.

“Bila seorang ASN dan pejabat negara dalam bekerja tidak bersih dan tidak jujur tentu saja hal tersebut akan menjadi beban moral untuk dirinya di dunia dan akhirat,” tegas Imran.

Melalui kegiatan bimbingan teknis ini diharapkan kepada para peserta dan perwakilan wajib lapor yang hadir dapat menularkan dan mengajarkan wawasan dan pengetahuan serta informasi yang didapatkan pada hari ini seluas-luasnya kepada rekan-rekannya di unit kerja terkait sehingga dapat melakukan pelaporan melalui e-LHKPN dan SiHarka dengan jujur baik dan benar.

Selain itu diharapkan dapat dilakukan evaluasi dan sosialisasi pada jajaran dan pegawai yang lain mengenai apa saja yang harus dilaporkan dan diisi pada aplikasi tersebut.

Kegiatan Bimbingan Teknis ini mohon dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk dapat berdiskusi, bertanya pada narasumber yang telah hadir pada hari ini dan saling tukar pendapat serta melakukan evaluasi pada pelaporan diri sendiri maupun rekan di unit kerja masing-masing apakah telah sesuai dengan sistem yang diharapkan atau belum.

“Harapannya dengan adanya kegiatan ini, setiap unit kerja dan organisasi akan secara paham dan mampu mengoperasikan aplikasi e-LHKPN dan SiHarka dengan baik dan benar sehingga tidak terjadi suatu kekeliruan dalam pengisian dan pelaporannya,” pungkasnya. (omy)