JAKARTA (aksi.id) – Pemerintah melalui Ditjen Perhubungan Darat tengah menyiapkan skema tarif baru pada angkutan penyeberangan.

Untuknya saat ini dilakukan uji publik terkait skema kenaikkan tarif angkutan penyeberangan melibatkan stakeholder terkait, operator, dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

“Kenaikan rata-rata 28 persen secara keseluruhan. Ada beberapa lintasan dengan kenaikan 10 sampai 30 persen, jadi rata-rata 28 persen,” jelas Dirjen Budi di Jakarta, Selasa (8/10/2019).

Harapannya, walaupun ada kenaikkan tetapi jangan sampai masyarakat tidak terakomodir kebutuhan layanan dan kenyamanannya.

Pada prinsipnya regulasi ini, ada penyesuaian tarif harapan juga ada timbal balik dari operator.

“Karena ketika ada kenaikkan tarif kan ada penambahan penghasilan, namun saya tahu perkembangan di luar pemeliharaan, perawatan, dan aspek ekonomi juga jadi perhitungan,” ungkapnya.

Namun operator jangan sampai mengabaikan keselamatan dan pelayanan. Dua hal itu tetap yang utama dan dilaksanakan seoptimal mungkin.

“Saya harapkan kalau sudah kaya gini jangan lagi ada didengar penumpang jatuh, mobil jatuh, semua harus diperbaiki,” imbuh dia.

Ketua Gapasdap Khoiri Sutomo menambahkan, penyesuaian tarif terakhir terjadi pada Mei 2017.

“Selama 2,5 tahun kami tidak mengaami peyesuaian tarif. padahal komponen biaya kami sangat tinggi operasionalnya,” kata Khoiri.

Jadi rencana kenaikan ini dirasa tepat untuk mendukung operasional dan biaya komponen kapal. Maklum saja saat ini sebagian besar masih impor dan harganya menggunakan valuta asing. (omy)