JAKARTA (Aksi.id) - Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin menganggap bukan sesuatu yang hina jika Partai Gerindra masuk dalam kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada periode kedua nanti. Menurutnya, Gerindra tidak bisa dicap sebagai pengkhianat.

Gerindra merupakan pimpinan koalisi pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam Pilpres 2019 yang menjadi lawan Jokowi-Ma`ruf Amin. Namun kini Gerindra ingin masuk dalam koalisi pemerintahan Jokowi-Ma`ruf.

"Di negara-negara demokrasi, di negara-negara besar, di negara maju itu bukan sesuatu yang hina, itu bukan sesuatu yang dicap sebagai pengkhianat, bukan," kata Ngabalin saat dikonfirmasi, Rabu (9/10).

"Jadi gagasan-gagasan besar yang pernah disampaikan Pak Prabowo (bisa direalisasikan dengan masuk dalam pemerintahan). Ya tidak ada hal yang harus dikhawatirkan. Ini kan untuk kepentingan yang lebih besar," ujarnya melanjutkan.

Dalam negara yang menerapkan sistem demokrasi, lanjutnya, Gerindra bisa memilih menjadi oposisi untuk mengontrol jalannya pemerintahan Jokowi dan Ma`ruf Amin lima tahun ke depan. Akan tetapi, tidak ada yang salah jika Gerindra ingin turut membantu di pemerintah.

"Tapi tidak juga berarti hina kalau orang (Partai Gerindra) itu harus bergabung dengan pemerintah," tuturnya.

Meski demikian, Ngabalin menyatakan keputusan apakah Gerindra masuk dalam kabinet atau tidak sepenuhnya berada di tangan Jokowi. Dia yakin Jokowi selalu mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, kelompok, atau partai tertentu dalam memimpin.

"Jadi kalau bapak Presiden berpikir untuk kepentingan bangsa dan negara, itu artinya yang sedang dipikirkan tentang masa depan bangsa," ujarnya.

Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengamini sempat muncul pembicaraan dan tawaran dari pihak Istana terkait jatah kursi menteri untuk Partai Gerindra. Meski begitu Muzani menyebut partainya tidak serta merta menerima tawaran yang diajukan.

"Pembicaraan itu memang ada dan kita tidak bisa pungkiri bahwa ada pembicaraan, ada pemikiran di sekitar istana untuk (ajak Gerindra bergabung) itu," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (7/10).

Selama pembicaraan itu, kata Muzani, pihaknya juga menawarkan konsep-konsep bernegara dan membangun Indonesia hasil racikan Partai Gerindra dan Prabowo. Konsep ini pun telah disampaikan baik secara langsung maupun tertulis. (ds/sumber CNN)