press enter to search

Jum'at, 22/11/2019 02:42 WIB

Prabowo Dapat Jatah Menhan, Puan Maharani: Semoga Bisa Memberi Solusi

Redaksi | Senin, 21/10/2019 22:22 WIB
Prabowo Dapat Jatah Menhan, Puan Maharani: Semoga Bisa Memberi Solusi Prabowo Subianto dan Puan Maharani. (ist)

JAKARTA (Aksi.id) - Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto diminta Presiden  Jokowi untuk membantu kabinetnya di bidang pertahanan. Hal ini semakin kuat sinyal Prabowo mendapat jatah Menteri Pertahanan (Menhan).

Merespons hal iu, Ketua DPR Puan Maharani berharap jika Prabowo dilantik menjadi Menhan bisa memberikan kontribusi positif di bidang pertahanan. Sebab, selama ini Prabowo kerap mengkritik minimnya anggaran pertahanan yang diberikan oleh pemerintah. 

"Semoga kalau memang beliau dilantik sebagai Menhan, ya harusnya nanti bisa memberikan solusi yang lebih baik bagi bangsa dan negara," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/10)

Menurut Puan, Jokowi sebagai pemegang hak prerogatif, tentu sudah memiliki pertimbangan-pertimbangan yang matang ketika memilih Prabowo.

"Kalau nanti dilantik, saya kan enggak bisa mendahului. Tadi, pakai baju putih, ya mungkin tandanya diminta menjadi salah satu menteri," katanya.

Seberapa besar peluang Prabowo benar-benar menjadi menteri pertahanan, Puan tak ingin berspekulasi, namun dia menyinggung baju putih yang dipakai tokoh-tokoh yang diundang ke istana hari ini, Senin (21/10) sebagai pertanda akan dilantik.

"Jadi, artinya, mungkin, semua yang datang pakai baju putih itu akan diumumkan menjadi salah satu menteri yang kemudian akan dilantik oleh presiden," sebutnya.

Puan mengatakan, Jokowi dalam membentuk kabinet tentunya mempertimbangkan jumlah kursi partai pengusung di parlemen. PDIP sebagai partai pengusung, merupakan partai pemenang pemilu dan pemilik suara terbanyak di parlemen.

"Yang pasti tidak ada istilah motor penggerak atau di depan atau di belakang. Hanya memang sebagai partai pemenang pemilu, kita merupakan fraksi terbesar yang ada di DPR. Jadi, ya apa pun yang menjadi keputusan dari presiden, tentu saja dengan mempertimbangkan jumlah kursi dalam perolehan suara saat pemilu yang lalu," ujarnya. (ds/sumber kumparan)