press enter to search

Rabu, 11/12/2019 18:09 WIB

Unik, Komitmen OOC Sukarela Namun Berdampak Besar bagi Laut Bersih dan Produktif

Dahlia | Jum'at, 25/10/2019 21:50 WIB
Unik, Komitmen OOC Sukarela Namun Berdampak Besar bagi Laut Bersih dan Produktif Foto: istimewa

OSLO (aksi.id) – Our Ocean Conference 2019 yang digelar 23 Oktober 2019 resmi ditutup oleh Menteri Luar Negeri Norwegia, Ine Eriksen Soreide, Kamis (24/10/2019).

Di OOC 2019, Pemerintah Indonesia menyampaikan keberhasilannya menyelesaikan 11 dari 42 komitmen untuk mendukung terwujudnya laut yang bersih, sehat dan produktif dalam kurun pelaksanaan Our Ocean Conference (OOC) tahun 2017 dan 2018.

Uniknya, komitmen yang dihasilkan dalam setiap penyelenggaraan OOC ini merupakan komitmen sukarela yang berwujud nyata dan mempunyai dampak signifikan untuk menciptakan lautan yang bersih, sehat dan produktif.

“Pada OOC 2018 di Bali telah menghasilkan hampir 1.000 komitmen,” jelas Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, R. Sjarief Widjaja yang menjadi ketua Delegasi Indonesia pada acara OOC 2019 di Oslo, Norwegia.

Adapun pada OOC 2019 di Oslo, Indonesia menyampaikan tiga komitmen melengkapi komitmen yang sudah selesai dan masih berjalan hingga saat ini.

“Sepanjang penyelenggaraan OOC tahun 2017 dan 2018, Indonesia mengusulkan 42 komitmen untuk mewujudkan laut yang bersih, sehat dan produktif dimana 11 diantaranya sudah 100 persen terlaksana dan lainnya masih berjalan. Untuk OOC 2019 di Oslo ini, Indonesia kembali mengusulkan tiga komitmen baru,” jelasnya.

Pemerintah, organisasi dan pelaku bisnis didorong untuk menyampaikan perkembangan, tindakan nyata untuk menciptakan lautan yang bersih, sehat dan produktif pada konferensi tahun ini. Komitmen yang disampaikan juga harus memiliki dampak signifikan, dapat diukur dan memiliki jangka waktu yang jelas.

Delegasi Indonesia yang menghadiri OOC 2019 terdiri dari perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri, Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, BMKG dan KBRI di Oslo untuk mengawal dan menyampaikan perkembangan komitmen dengan enam Areas of Action.

Keenam Areas of Action tersebut adalah Marine Protected Areas and Other Area Based Management Measures, Climate Change, Sustainable Fisheries, Marine Pollution, Sustainable Blue Economy dan Maritime Security.

Berdasarkan catatan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan selaku focal point untuk OOC disebutkan kesebelas komitmen yang telah diselesaikan 100 persen yang mencakup 6 Areas of Action diantaranya adalah Marine Protected Areas dimana komitmen Indonesia pada OOC tahun 2017 yaitu Indonesia berhasil mewujudkan 22.68 juta Ha area konservasi pada 2018 .

Selanjutnya, Indonesia menyampaikan komitmen untuk mengalokasikan anggaran sebesar 2.3 juta USD untuk meningkatkan efektivitas manajemen dari 10 Marine Protected Areas nasional dan 24 provinsi.

Komitmen Indonesia yang telah tuntas lainnya adalah pendanaan sebesar 72.000 USD pada 2019 melalui Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional untuk mengidentifikasi area-area untuk kerapu dan budidaya rumput laut di 16 provinsi secara berkelanjutan.

Di area perikanan berkelanjutan (sustainable fisheries), Indonesia menuntaskan komitmennya untuk mengalokasikan anggaran USD 6.754.000 guna meningkatkan produksi perikanan dengan memanfaatkan bioflok teknologi akuakultur dimana penganggaran dibagi dalam 3 tahun mulai 2017-2019. Pada area ini, Indonesia juga menuntaskan komitmen untuk mengalokasikan USD 3 juta bagi keperluan fish stock assessment untuk tahun 2018-2021.

Sementara itu, di area marine pollution, komitmen Indonesia di OOC 2017 juga telah dituntaskan dimana Indonesia telah memiliki Rencana Aksi Nasional untuk pengurangan 70% sampah plastik di laut pada akhir tahun 2025 dan Indonesia akan berinvestasi hingga EUR 0,85 miliar dalam empat tahun ke depan untuk mengembangkan nasional program untuk pengelolaan limbah yang bersumber dari daratan.

Selain itu, komitmen Indonesia dengan Rencana Aksi Nasional untuk memberantas sampah plastik di laut dari tahun2018 hingga 2025 sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Presiden No. 83/2018, yang melibatkan 16 Kementerian, Pemerintah Daerah, Sektor Swasta, dan LSM dengan total anggaran USD 1 Miliar dan berkomitmen untuk melakukan program peningkatan kesadaran masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan pendidikan kegiatan untuk mensukseskan agenda mengurangi sampah plastik di laut dan juga mikro-plastik.

Indonesia dan 17 negara lain yang tergabung di Asia Timur Summit telah mendeklarasikan Pernyataan Pemimpin EAS untuk memerangi sampah Plastik Laut dan mengurangi minimum dua persen sampah plastik di laut yang melewati batas antar negara.

Di area sustainable blue economy, komitmen Indonesia melalui pemerintah daerah dimana pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo berkomitmen untuk pelaksanaan proyek pertanian ikan dan padi untuk mendukung sustainable blue economy dengan menyediakan total pengembangan seluas 25 ha, terdiri dari 18 ha budidaya ikan-padi yang didanai oleh FAO dan akan terus berlanjut sampai tahun 2019 dengan tambahan tujuh ha pertanian daerah.

Pada area ini, Indonesia juga menuntaskan komitmennya untuk mengalokasikan USD 8,7 juta pada tahun 2018 untuk pengembangan Industri Rumput Laut Nasional.

Kepala Bagian Organisasi dan Humas, Yan Prastomo Ardi menjelaskan untuk komitmen OOC 2018 yang menjadi tanggung jawab Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan adalah di area Maritime Security, Indonesia menyelesaikan komitmennya dengan mewujudkan Traffic Seperation Scheme (TSS) di Selat Sunda dan Selat Lombok yang akan diberlakukan pada Juli 2020.

“Sehubungan dengan komitmen Indonesia pada OOC 2018 di Bali tentang penunjukan TSS di Selat Sunda dan Lombok, kami menginformasikan bahwa TSS telah disetujui dalam pertemuan di Sub Komite International Maritime Organization (IMO) NCSR ke 6 dan diadopsi dalam IMO Maritime Safety Committee (MSC) ke-101 dimana kedua pertemuan tersebut dilakukan pada tahun 2019,” ujarnya.

Setelah diadopsi dan disetujui oleh IMO, TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok akan sepenuhnya dilaksanakan pada Juli 2020. Saat ini, Pemerintah Indonesia sedang melakukan persiapan, seperti memperkuat Vessel Traffic Services (VTS), menyiapkan Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia yang relevan, dan mempersiapkan pelatihan Navigasi Kapal Melalui Selat Sunda dan juga Lombok.

Selain TSS yang sudah rampung 100 persen, Yan menjelaskan masih ada komitmen Indonesia di OOC 2018 dalam hal ini menjadi tanggung jawab Ditjen Perhubungan Laut yang masih proses penyelesaian yaitu terkait Particulary Sea Sensitive Area (PSSA), saat ini Ditjen Perhubungan Laut masih melakukan konsultasi yang diperlukan dengan para pemangku kepentingan yang relevan untuk mengembangkan proposal PSSA komprehensif di Selat Lombok.

“Setelah proposal siap, kami berharap dapat didiskusikan lebih lanjut di komite terkait di IMO untuk dipertimbangkan,” ungkap Yan.

Adapun tiga komitmen Indonesia untuk OOC 2019 ini adalah komitmen Pencadangan 700.000 hektar Kawasan Konservasi Perairan pada tahun 2020 dan mengalokasikan dana sebesar USD 6,68 juta untuk membentuk Kawasan Konservasi Perairan baru dan meningkatkan efektivitas pengelolaannya.

Komitmen kedua adalah melaksanakan stock assessment untuk sumber daya perairan darat dan mengalokasikan dana sebesar USD 300,000 di tahun 2020 untuk pelaksanaan stock assessment ini, dan komitmen ketiga adalah memperpanjang proyek “Peningkatan Sistem Peramalan Lautan untuk Mendukung Pengurangan Risiko Bencana Maritim” pada 2019-2024 dengan USD 121 Juta USD dari anggaran nasional. (omy)