KAIMANA (aksi.id) – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi minta adanya kolaborasi antara Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kaimana, Papua Barat dengan Pemda setempat untuk oprimaslisasi Pelabuhan.

Hal itu disampaikannya, saat melakukan peninjauan ke Pelabuhan Kaimana di sela-sela kunjungan kerja bersama Presiden Jokowi ke sejumlah Provinsi Papua dan Papua Barat, Ahad (27/10/2019) malam didampingi Direktur Kepelabuhanan Subagio.

Menhub Budi memberikan arahan bagi pejabat terkait untuk terus mengoptimalkan pelayanan dan fasilitas yang sudah berjalan.

“Saya minta untuk optimalkan fasilitas yang ada, karena kunjungan kapal masih bisa dilayani dengan kapasitas eksisting,” tuturnya.

Dengan UPP Kaimana secara aktif berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten dan pengusaha setempat untuk mempromosikan pelabuhan, maka dapat berdampak pada peningkatan pelayanan dan kinerja Pelabuhan Kaimana.

“Selain itu saya minta kepada Kepala UPP untuk lakukan kerja sama, kolaborasi dengan Pemkab Kaimana dan para pengusaha setempat untuk mempromosikan pelabuhan ini sehingga dapat meningkatkan kinerja pelabuhan dan pendapatan PNBP,” ujar Menhub.

Pelabuhan Kaimana memiliki dermaga eksisting dengan panjang 123 x 8 meter dapat menampung kapal dengan kapasitas standar sampai dengan 14.000 DWT dan kedalaman -8 mLWS.

Pada saat ini terdapat tiga Trayek Angkutan Perintis dan satu Trayek Angkutan Tol Laut yang menyinggahi Pelabuhan Kaimana. Kapal barang serta kapal peti kemas yang berlabuh di Pelabuhan Kaimana paling banyak berasal dari Fak Fak dengan tujuan pelabuhan di Tual dan Pomako.

Pada tahun 2019, dilakukan pengembangan pada sisi darat yaitu pembangunan gedung kantor dan terminal penumpang.

Pengembangan Pelabuhan Kaimana sudah mulai pada Tahun Anggaran 2010-2019 dengan total anggaran kurang lebih Rp248 miliar.

“Pengembangan ini diharapkan dapat bermanfaat dalam merangsang pertumbuhan kegiatan ekonomi, perdagangan, dan industri di wilayah sekitar,” pungkas Menhub.