JAKARTA (Aksi.id) - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh tak menutup kemungkinan partainya akan mengkritik dan berbeda pandangan dengan pemerintah Joko Widodo-Ma`ruf Amin.

NasDem merupakan salah satu partai koalisi pemerintahan Jokowi. NasDem mendapat tiga kursi menteri di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. Namun Paloh menegaskan, demokrasi yang sehat membutuhkan mekanisme kontrol atau check and balances.

"Pemerintah yang sehat juga bisa menerima pikiran-pikiran yang mengkritisi. Bila pikiran yang mengkritisi tidak ada lagi, itu artinya kita khawatir jalannya pemerintahan itu tidak sehat," kata Surya Paloh kepada wartawan setelah menggelar pertemuan dengan DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Rabu (30/10).

Kendati demikian, Surya Paloh menuturkan kritik kepada pemerintah harus bersifat konstruktif dan bukan untuk menjatuhkan. Ia pun yakin NasDem tidak akan menjadi `duri dalam daging` bagi Kabinet Indonesia Maju bentukan Presiden Jokowi.

"Dan kami percaya itu memberikan sumbangsih bagi satu proses pendidikan politik yang ada di negeri ini," katanya.

Surya Paloh sore tadi mengadakan pertemuan dengan PKS yang berada di luar pemerintahan. Pertemuan itu menghasilkan kesepahaman kedua partai untuk saling menghormati sikap konstitusional dan pilihan politik masing-masing partai.

"Perbedaan sikap politik kedua partai tidak menjadi penghalang bagi NasDem dan PKS untuk berjuang bersama-sama menjaga demokrasi agar tetap sehat dan memperkuat fungsi check and balances di DPR RI," kata Sekretaris Jenderal DPP PKS Mustafa Kamal saat membacakan poin kesepahaman kedua partai.

Selain hal itu, NasDem dan PKS juga bersepakat untuk tidak memberikan tempat terhadap tindakan separatisme, komunisme, terorisme, radikalisme, intoleransi dan hal lainnya.

Kedua partai ini pun menyoroti sikap untuk saling menghormati dan memahami serta bekerja sama antara kelompok nasionalis dan Islam.

"Oleh karena itu bagi generasi penerus dari dua komponen bangsa tersebut harus mampu menjaga warisan sejarah pendiri bangsa ini dengan saling menghormati, saling memahami dan saling bekerja sama dalam rangka menjaga kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan partai atau golongan," ucap Mustafa Kamal. (ds/sumber CNN)