JAKARTA (Aksi.id) - Presiden Joko Widodo mempersoalkan impor yang dilakukan pemerintah daerah hingga kementerian atau lembaga dalam hal pengadaan barang dan jasa. Presiden menyebutkan masih ada pihak terkait yang menganggarkan impor cangkul dan pacul.

"Ini puluhan ribu, ratusan ribu cangkul yang dibutuhkan masih impor. Apakah negara kita yang sebesar ini industrinya yang sudah berkembang benar, pacul, cangkul harus impor?" ujar Jokowi saat membuka Rakernas Pengadaan 2019 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu (6/11/2019).

Jokowi kemudian meminta belanja pengadaan barang dan jasa harus memberikan kontribusi signifikan terhadap industri dalam negeri seperti industri Usaha Kecil Menengah (UKM).

Kemudian Jokowi mengingatkan Kepala LKPP Roni Dwi Susanto dan Kepala Bappenas Suharso Monoarfa untuk mendesain pengembangan industri dalam negeri dalam hal pengadaan barang dan jasa.

"Ini Pak Roni dan Bappenas tolong didesain strategi berkembangnya UKM di negara kita misalnya urusan pacul, cangkul, masak masih impor, apakah tidak bisa didesain industri UKM kita? Kamu buat pacul tahun depan saya beli"," katanya.

Menurut Jokowi yang paling diuntungkan adalah negara yang barangnya diimpor ke Indonesia.

Jokowi kemudian mengaku heran Indonesia yang saat ini mengalami defisit neraca transaksi berjalan dan defisit neraca perdagangan, namun masih melakukan impor.

"Tolong didesain, ini baru satu barang. Barang lain masih ribuan. Enak banget itu negara yang di mana barang itu kita impor," tutur dia.

Lebih lanjut, barang impor yang harganya lebih murah dan masuk ke Indonesia dinilai akan berdampak pada hilangnya lapangan pekerjaan di tanah air.

"Impor itu enak karena harganya lebih murah, tapi di sini ruang untuk menciptakan lapangan pekerjaan menjadi hilang larinya ke situ," ucap dia.

"Pengadaan barang dan jasa itu bisa kita pakai membangun industri-industri kecil yang berkaitan dengan barang. sehingga kemudian petakan mana yang dapat assembling, dirakit di sini, mana yang impor," sambungnya.

Selanjutnya Jokowi meminta agar kementerian atau lembaga terkait mencoret barang-barang yang masih impor dalam hal pengadaan barang dan jasa.

"Kalau yang impor langsung stabilo merah saja enggak usah. Lah gimana kita masih senang impor padahal kita defisit neraca perdagangan?. CAD (current account deficit) kita masih defisit. Kok kita masih hobi impor ya kebangetan banget. Uangnya pemerintah lagi, kebangetan banget," tandasnya. (ds/sumber suara.com)