press enter to search

Rabu, 20/11/2019 20:51 WIB

Pencalonan Kembali Anggota Dewan IMO jadi Fokus Utama Jelang Sidang Majelis ke-31

Dahlia | Jum'at, 08/11/2019 14:47 WIB
Pencalonan Kembali Anggota Dewan IMO jadi Fokus Utama Jelang Sidang Majelis ke-31 Foto: istimewa

JAKARTA (aksi.id) – Jelang pelaksanaan Sidang Majelis ke-31 International Maritime Organization (IMO) 25 November – 4 Desember 2019 mendatang, Ditjen Perhubungan Laut menggelar Workshop Persiapan Sidang Majelis IMO ke-31 di Hotel Grand Mercure Harmoni, Jakarta (7/11/2019).

“Sidang Majelis IMO kali ini akan membahas 31 agenda, namun yang terpenting adalah pemilihan anggota dewan IMO Periode 2020-2021, di mana Indonesia mencalonkan kembali menjadi Anggota Dewan IMO Kategori C,” ungkap Sekretaris Ditjen Perhubungan Laut Arif Toha saat membuka Workshop.

Menurut Arif, proses pemilihan tahun ini akan mejadi sedikit lebih berat karena Indonesia harus bersaing dengan 25 negara, di mana hanya 20 negara yang dapat diterima menjadi anggota.

“Tentunya kita harus memantapkan strategi dan posisi yang jelas untuk meyakinkan 122 negara anggota kembali memilih Indonesia menjadi anggota dewan,” ujarnya.

Workshop ini dihajat guna mempersiapkan seluruh delegasi dan memantapkan posisi Indonesia untuk menghadiri Sidang Majelis ke-31 IMO.

Indonesia akan berpartisipasi dengan mengirimkan delegasi yang terdiri dari berbagai Kementerian/Instansi, antara lain Sekretaris Kabinet, Kemenkomaritim, Kementerian Luar Negeri, Basarnas, Pushidros TNI AL, PT. Pelni, PT. Pelindo I s.d IV, PT. BKI, DPP INSA dan DPP IPERINDO.

Selain agenda pencalonan kembali Indonesia menjadi Anggota Dewan IMO, terdapat pula agenda-agenda khusus yang menjadi kepentingan Indonesia, yaitu penyampaian instrumen aksesi STCW-F, Reformasi Dewan IMO serta pemilihan external auditor dari tiga kandidat yaitu Indonesia, Italia dan Inggris.

“Pada tahun ini, Indonesia akan mengajukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mencalonkan diri menggantikan posisi Ghana menjadi External Auditor IMO,” jelas Arif.

Arif menambahkan, selain membahas sebanyak 31 Agenda Sidang, juga dibahas membahas tentang pengaturan resepsi diplomatik dalam rangka penggalangan dukungan, yang rencananya akan diadakan 27 November 2019. (omy)