Kemenkes Kirim Tim Survey Akreditasi ke Klinik Satpelkes Jakarta Pusat
Jakarta (aksi.id) - Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) memberi utusan tim Survei Akreditas Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) ke wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan mengunjungi Klinik Pratama Satuan Pelayanan Kesehatan (Satpelkes) Walikota Jakarta Pusat.
Tim ini dijadwalkan akan melakukan survey selama dua hari untuk mendapatkan akreditasi. Akreditasi akan diberikan setelah dilakukan survey untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien, jelas ketua tim survey akreditasi, Albert Maramis saat mengunjungi Klinik Pratama Satpelkes Walikota Jakarta Pusat, di ruang serbaguna besar, Walikota setempat, Senin (11/11).
Ikut hadir Wakil Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Khofifah, Asisten Kesra, M. Fahmi dan Ka.Sudin Kesehatan Jakarta Pusat, Erizon.
Tim yang berjumlah dua orang ini akan melakukan survey secara jujur, akurat, ramah, santun dan tidak memihak kepada siapapun. Kami akan bekerja secara profesional sesuai petunjuk teknis akreditasi yang telah ditetapkan, jelas Albert.
Dalam survey nanti tim akan melakukan memotret fakta-fakta yang ada dilapangan serta membandingkan dengan standar akreditasi. Setelah melakukan survey hasilnya akan dilaporkan ke komisi akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), nah disinilah yang akan menentukan apakah Klinik Satpelkes ini layak mendapatkan predikat paripurna atau tidak, kata Albert.
“Yah mudah-mudahan Klinik Pratama Satpelkes Walikota Jakarta Pusat mendapatkan predikat yang lebih tinggi yaitu predikat paripurna,” ujarnya.
Walikota Jakarta Pusat, Bayu Meghantara mengatakan merasa yakin dan optimis Klinik Pratama Satpelkes akan mendapatkan predikat yang lebih tinggi lagi yaitu Akridatasi Paripurna. Tahun 2011 Klinik Pratama Saplkes Walikota Jakpus telah mendapatkan predikat ISO, mudah-mudahan dengan pertimbangan tersebut Klinik Pratama Satpelkes Walikota Jakpus mendapat predikat Akreditasi Paripurna, harap Bayu.
Akreditasi ini untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan kepada karyawan/ti, warga dan PJLP dengan pelayanannya yang sudah standar. “ Kalau sudah di akreditasi berarti pelayanan sudah standar, artinya tidak main-main, yang penting prosedur harus diikuti, “ kata walikota. (Lia)
Artikel Terkait :
-Artikel Terbaru :
TERPOPULER
- KKP Tangkap Kapal Pengangkut Ikan Asal Filipina yang Rugikan Negara Rp1,4 Miliar
- Polri Siapkan 76.192 Personel Jaga Masjid hingga Objek Wisata saat Mudik Lebaran
- Ramadan Berkah, Polres Metro Bekasi Kota Bagikan Takjil Kepada Warga dan Pengguna Jalan
- Berikan Kenyamanan Pemudik, Pemkot Bekasi Benahi Jalur Mudik
- Mobil Dihantam KA di Perlintasan Sebidang Bulak Kapal Bekasi Timur, Pengemudi dan Penumpang Luka
- Korlantas Bakal Dirikan Pos Pantau di Titik Krusial Cegah Kepadatan Mudik Lebaran
- Korlantas Siapkan Strategi Antisipasi Kepadatan Pemudik di Jalur Penyeberangan
- 4 Jalan Tol Fungsional Dibuka Gratis saat Mudik Lebaran 2024
- Komisi VI DPR RI Apresiasi Kontribusi Aktif Jasa Raharja Dalam Setiap Momen Mudik Lebaran
- Jasa Raharja Gorontalo Sampaikan Rencana Aksi Pencegahan Kecelakaan Dalam Rapat FKLL di Satlantas Polres Bone Bolango